Jakarta, restorasihukum.com – Aktivitas sehari-hari manusia tak lepas dari hubungan keperdataan, yang kerap dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Salah satu bentuk perikatan yang sering dijumpai adalah perjanjian utang-piutang, di mana salah satu pihak menyerahkan barang atau uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 dan Pasal 1763 KUHPerdata.
Dalam praktiknya, perjanjian utang-piutang dapat disertai bunga, sesuai Pasal 1765 KUHPerdata, dan dijamin oleh harta kekayaan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Bila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditor berhak menggugat secara perdata dan meminta sita jaminan (conservatoir beslag) untuk mengamankan objek harta debitur agar tidak dialihkan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung.
Permohonan sita ini bertujuan menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg, dan Pasal 720 Rv. Namun demikian, hukum juga memberikan batasan terhadap objek yang dapat disita. Pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBg melarang penyitaan atas benda-benda tertentu, seperti hewan dan alat yang menjadi sumber utama penghidupan debitur.
Tak jarang dalam praktik, objek yang dikenai sita justru milik pihak ketiga yang tidak terkait langsung dalam perkara. Dalam situasi demikian, hukum memperbolehkan pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita jaminan tersebut, berdasarkan Pasal 724 Rv.
Berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan hak pihak ketiga ini. Misalnya:
- Putusan MA No. 735 K/Sip/1970 (19 Februari 1972): membenarkan verzet dari pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam gugatan, jika benda miliknya terkena sita jaminan.
- Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989 (30 Mei 1991): menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dapat diterima selama gugatan pokok belum berkekuatan hukum tetap.
- Putusan MA No. 2769 K/Pdt/1995 (24 Juli 1996): menegaskan bahwa tanah milik pihak ketiga yang tidak tercantum sebagai tergugat tidak dapat dikenakan sita jaminan. Pihak ketiga berhak mengajukan verzet untuk meminta pengakuan hak milik atas tanah tersebut dan pembatalan sita.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan ruang perlindungan kepada pihak ketiga dalam perkara perdata, khususnya terkait sita jaminan. Penerapan asas kehati-hatian dan keadilan dalam menetapkan sita sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak atas kepemilikan pihak yang tidak terkait langsung dengan perkara.
Semoga pembahasan ini menjadi referensi berharga bagi para hakim dalam memutus perkara serupa dan menambah wawasan hukum bagi para pembaca. (Red)
