Blitar, restorasihukum.com – Pertemuan antara perwakilan Aliansi Pedagang Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, menghasilkan beberapa kesepakatan. Pemkot Blitar menyetujui beberapa tuntutan pedagang Pasar Legi dan eks PKL Jl Mastrip.
Ada sejumlah tuntutan dari pedagang Pasar Legi. Di antaranya, pembangunan Pasar Legi harus dilakukan pada 2019 dan langsung selesai. Pedagang minta dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan Pasar Legi. Pedagang mengusulkan pembentukan paguyuban pedagang.
Saat proses pembangunan dilaksanakan, pedagang ingin direlokasi di sekitar pasar. Ukuran kios dan posisi tempat berjualan pedagang tetap saat pasar selesai dibangun. Terakhir, tidak ada pungutan biaya saat pedagang kembali ke pasar yang sudah selesai dibangun.
“Pemkot Blitar menyetujui usulan pedagang soal rencana pembangunan Pasar Legi. Hanya saja, soal pembangunan pasar yang harus tuntas pada 2019, Pemkot Blitar tidak bisa memenuhinya,” Kata Santoso.
Pemkot Blitar sudah membahas anggaran pembangunan Pasar Legi. Dalam pembahasan dengan dewan, disepakati pembangunan Pasar Legi menggunakan sistem multiyears selama dua tahun pada 2019-2020.
Alokasi anggaran pembangunan Pasar Legi sekitar Rp 50 miliar. Pada pembangunan tahap pertama, dialokasikan anggaran Rp 30 miliar dan pada pembangunan tahap kedua anggaranya Rp 20 miliar.
“Kalau harus selesai satu tahun kami tidak bisa. Karena menyesuaikan kekuatan APBD Kota Blitar. Kami juga sudah menyepakati dengan dewan anggaran pembangunannya menggunakan sistem multiyears selama dua tahun,” kata Santoso.
Menurut Santoso, awalnya Pemkot Blitar masih mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Pasar Legi. Tetapi, setelah menunggu dua tahun, ternyata dana bantuan dari pemerintah pusat tidak juga turun. Akhirnya Pemkot Blitar memutuskan pembangunan Pasar Legi menggunakan dana APBD.
“Saya juga menunggu pembangunan Pasar Legi. Istri dan mertua saya juga punya kios di Pasar Legi dan ikut terbakar. Saya memahami kondisi para pedagang,” ujarnya.
Soal tempat relokasi untuk eks PKL Mastrip, kata Santoso, Pemkot juga sudah membahasnya. Pemkot memang berencana merelokasi eks PKL Mastrip di lapangan Sananwetan. Hanya saja, ada mekanisme yang harus dilalui sebelum proses pembangunan tempat relokasi.
Pemkot tidak bisa serta merta memindah eks PKL Mastrip ke sekitar lapangan Sananwetan. “Kami harus menyiapkan dokumen perencanaan dulu. Tidak bisa langsung dibangun, ada mekanismenya dulu. Kami harap pedagang bersabar,” kata Santoso.
Perwakilan pedagang Pasar Legi, Suhani mengatakan karena anggaran pembangunan Pasar Legi sudah disepakati dengan dewan, para pedagang bisa memakluminya. Pedagang tidak masalah pembangunan Pasar Legi dilaksanakan selama dua tahun.
“Yang penting pada 2019 sudah mulai dibangun. Karena kami sudah lama menunggu proses pembangunan, sudah 26 enam bulan,” katanya.
Perwakilan Eks PKL Mastrip, Adi Santoso mengatakan sebenarnya para eks PKL Mastrip tidak puas dengan keputusan Pemkot Blitar. Para eks PKL Mastrip ingin Pemkot Blitar mengeluarkan izin agar pedagang bisa segera menempati tempat relokasi.
Pedagang siap membangun sendiri tempat berjualan sementara di tempat relokasi sambil menunggu proses pembangunan dari Pemkot Blitar. Pedagang juga siap pindah kalau Pemkot Blitar mulai membangun tempat relokasi.
“Kami inginya bisa pindah ke tempat relokasi sekarang. Nanti saat ada proses pembangunan kami minggir dulu tidak masalah,” ujarnya.
