Ngawi, restorasihukum.com – Dengan dikeluarkannya surat Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) nomor 300/41.71/404.212/2015 oleh Pj Bupati Sudjono, secara otomotis setiap lokasi galian C illegal yang ada di Kabupaten Ngawi terancam ditutup.
“Kemarin sudah kita keluarkan surat penutupan untuk galian C yang belum memiliki ijin sebagai tindak lanjut dari perintah provinsi. Adanya surat itu langsung kita tindaklanjuti bersama Polres Ngawi demikian juga pihak lain yang berwenang untuk melakukan tindakan.” Jelas Pj Bupati Ngawi Soedjono pada wartawan.
Masih kata Soedjono, “Surat yang dikeluarkan tersebut memang berdasar lanjutan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan praktek pengerukan tambang secara illegal. Sedangkan peran Pemerintah Daerah memang tidak mempunyai kewenangan menyangkut perijinan utamanya galian C.” Jelasnya lagi, ” Bahwa sejak diterbitkanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana izin tambang yang sebelumnya dikelola Kabupaten/Kota kini ditarik ke Pemprov Jawa Timur.” Ungkapnya
Sementara dari informasi disebutkan, sesuai foto citra satelit Landsat 7 ETM+ dan teknik GIS (Geographic Information Systems) terdapat 61 titik lokasi galian C yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Namun angka tersebut sampai sekarang menyisakan 31 titik lokasi yang masih melakukan aktifitas pengerukan sedangkan sisanya sudah ditinggalkan atau tidak beroperasi.
Terkait penertiban galian C illegal tersebut seperti yang terpantau pada hari pertama terjadi di kawasan Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngawi Kota. Di lokasi tersebut ada 3 titik pengerukan langsung dihentikan oleh aparat gabungan dari Polsek Ngawi Kota, Satpol PP dengan melibatkan warga sekitar.
Sementara Kapolsek Ngawi Kota AKP Lilik Sulastri menerangkan, pihaknya sudah melakukan penertiban galian C illegal di wilayahnya yang beroperasi beberapa bulan terakhir ini. Upaya tersebut juga merupakan tindaklanjut dari Kapolres Ngawi, dalam melakukan penertiban galian C illegal ini dilakukan melalui pendekatan secara persuasif kepada para pengusaha.
“Tadi baru saja kita lakukan penutupan galian C yang belum mengantongi ijin. Dalam operasi tadi kita kerjasama dengan petugas trantib daerah (Satpol PP,red) demikian juga tokoh masyarakat. Jangan sampai mereka beroperasi sebelum mengantongi lisensi sebagaimana aturanya.” Jelas AKP Lilik Sulastri. (Al)
