Pasuruan, restorasihukum.com – Tak ingin terjadinya kasus pembunuhan yang di alami oleh Salim Kancil di wilayah Lumajang Jawa Timur dikarenakan penolakan tambang pasir besi, Pemerintah kabupaten Pasuruan akan segera melakukan monitoring atau evaluasi secara ketat, Ada sebanyak 63 perusahaan tambang di Wilayah Pemerintah kabupaten Pasuruan yang beroperasi.
Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muhaimin menjelaskan, Dengan adanya isu yang dihimpun oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan tentang Lingkungan Hidup terutama pertambangan saat ini yang beroprasi, Oleh karena itu,akan kami ambil langkah-langkah untuk menertibkan aktivitas pertambangan yang sedang beroperasi.
Kita akan memonitor dan mengevaluasi untuk 63 perusahaan tambang yang ada di Pemerintah kabupaten Pasuruan,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan,”tuturnya.
Lebih lanjut Muhaimin menjelaskan, Pemerintah kabupaten Pasuruan akan mengevaluasi dalam segala hal berkaitan dengan pertambangan antara lain untuk aturan-aturan yang harus dipenuhi olehpara pengusaha tambang yang ada di Pemeritah kabupaten Pasuruan, Untuk persaratan kelengkapan berbagai dokumen yang diperlukan, pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan tambang serta reklamasi dan eksplorasi.
“Studi analisa dampak lingkungan dan perizinan menjadi syarat penting pertama untuk menertibkan pertambangan,”tegasnya.
Tambahan dari Muhaimin, Ada 63 Perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Pasuruan 95 persen merupakan tambang galian C atau pasir batu dan untuk Lokasi tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan antara lain di Kecamatan Gempol, Beji, Kejayan, Rembang, Pasrepan, Winongan, Nguling dan Grati,”jelasnya.
Namun, untuk lokasi tambang yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan kebanyakannya berada di hutan lindung,
Maka hutan lindung itu sebenarnya tidak boleh disentuh oleh manusia, karena hutan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya.
Baik itu keanekaragaman hayati berupa jenis tanaman, satwa-satwa yang terdapat di dalamnya hingga untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, juga menjadi daerah tangkapan air yang harus dijaga kelestariannya.
Soenarto kepala Dinas Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, izin tambang dipindah ke pemerintah provinsi.
Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya memberikan rekomendasi terkait lokasi pertambangan di daerah. “Kita hanya rekomendasi saja. Ijin tambang dikelola oleh provinsi,”tegasnya.
Lebih lanjut Soenarto menjelaskan, Karena itu pemerintah Kabupaten Pasuruan, hanya merekom yang berupa info Tata Ruang sedangkan keputusannya kita serahkan kalian Provinsi dan belum memiliki aturan soal wilayah yang harus bebas dari lokasi pertambangan.
Untuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya sebagai pengawasan saja dan kita informasikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi, Namun Pemerintah kabupaten Pasuruan berkewajiban mengambil langkah-langka tehnis,” tuturnya.(pur)
