Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Instruksi tersebut merespons peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait pemantauan dua bibit siklon tropis di Teluk Benggala dan Samudra Hindia yang berpotensi memicu hujan lebat hingga angin kencang pada 14–16 November 2026.
BMKG memetakan potensi cuaca ekstrem tersebut di sejumlah wilayah mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, hingga Subulussalam. Menanggapi ancaman hidro-meteorologi ini, Tito meminta para bupati dan wali kota untuk segera memetakan risiko di daerah masing-masing serta menyiagakan BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, hingga pasokan logistik Bulog secara terukur tanpa memicu keresahan di tengah masyarakat.
Penanganan cuaca ekstrem menjadi perhatian krusial mengingat Aceh masih rentan menghadapi banjir susulan pascabencana. Tito mengungkapkan bahwa normalisasi sungai terdampak di wilayah Sumatera merupakan perintah utama Presiden yang dieksekusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Pemda, TNI, dan Polri. Selain percepatan normalisasi sungai dan penguatan tanggul, langkah pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca serta penyiapan status tanggap darurat turut disiapkan guna mengakselerasi penggunaan anggaran dan penanganan darurat apabila dampak banjir meluas.
Sementara itu di lapangan, banjir susulan telah menggenangi permukiman warga di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti di Desa Balai serta area hunian sementara Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata dengan ketinggian air mencapai 0,5 hingga 1,5 meter sejak Kamis (12/11/2026). Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah setempat terus memantau perkembangan situasi di lokasi bencana guna mengkaji penetapan status darurat bencana demi memastikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak. (RED)














