Jakarta, restorasihukum.com – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2026. Penutupan ini menjadi ajang pembuktian komitmen Kepala Badiklat (Kabadiklat) Dr. Harli Siregar dalam mencetak agen perubahan yang visioner dan berintegritas dari berbagai instansi lintas sektoral.
Upacara penutupan yang digelar di Aula Sasana Adhi Karya, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, pada Jumat (23/10/2026) dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara LAN RI Tri Widodo Wahyu Utomo. Di hadapan Kabadiklat Harli Siregar, Tri Widodo melontarkan tantangan keras agar pendidikan kepemimpinan ini tidak merosot sekadar menjadi ajang perburuan sertifikat kelulusan. Ia mendesak seluruh alumni untuk membuktikan kapasitas mereka di lapangan melalui proyek perubahan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tri Widodo menegaskan bahwa fondasi mutlak seorang pejabat publik adalah kemampuan menaklukkan diri sendiri (leading self) yang bertumpu pada integritas teguh dan disiplin baja di tengah godaan lingkungan. Ia menyentil bahwa seorang pejabat belum layak memimpin tim (leading others), mengorkestrasi inovasi (leading change), atau merancang visi masa depan (leading the future) apabila gagal mengendalikan ego dan moralitas pribadinya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badiklat Kejaksaan RI Teuku Rahman membeberkan bahwa kawah candradimuka kepemimpinan ini telah sukses menggembleng 38 pejabat. Para peserta tidak hanya berasal dari unsur Korps Adhyaksa, melainkan kolaborasi lintas instansi strategis yang mencakup Kepolisian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Kementerian Haji dan Umrah.
Berlangsung secara intensif selama 107 hari melalui metode blended learning, Badiklat Kejaksaan RI berharap kompetensi yang telah diasah tidak mandek di atas kertas. Di bawah komando Harli Siregar, institusi ini menuntut para lulusan kembali ke instansi masing-masing sebagai eksekutor kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan mampu mendobrak kebuntuan birokrasi demi optimalisasi pelayanan publik nasional. (Red)
