Jakarta, restorasihukum.com – Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi sepanjang periode 2025 hingga 2026 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.
Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi kebocoran subsidi yang diselewengkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara dalam jumlah sangat besar,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia merinci, kerugian dari penyalahgunaan BBM subsidi mencapai Rp516,8 miliar, sementara dari elpiji subsidi mencapai Rp749,2 miliar. Tingginya selisih harga antara produk subsidi dan non-subsidi disebut menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga melalui Direktur Pemasaran Retail, Eko Ricky Susanto, menyampaikan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat.
“Kami mengapresiasi langkah Polri dan TNI dalam memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi agar distribusinya tepat sasaran,” ujarnya.
Senada, VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menekan praktik ilegal tersebut.
“Sinergi ini penting untuk memberikan efek jera, menjaga stabilitas energi, serta menekan potensi kerugian negara,” kata Baron.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui aparat penegak hukum maupun layanan Pertamina Call Center 135.
Polri menegaskan akan terus memperketat pengawasan distribusi energi nasional guna memastikan subsidi tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.
Selain itu, sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina juga menegaskan komitmennya dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam seluruh lini bisnisnya.(Red)
