Banyuwangi restorasihukum.com
Pemerintah kabupaten banyuwangi meminta Badan PemeriksaKeuangan (BPK) untuk mengawali melakukan audit tertentu di berbagai program pembangunan di kabupaten tersebut, meski tahun anggaran 2014 belum sepenuhnya berakhir.
Audit tertentu ini berdasarkan pada permintaan resmi Pemkab Banyuwangi kepada BPK. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, “pihaknya telah meminta BPK untuk turun melakukan audit keuangan secara khusus pada sejumlah program pembangunan yang ada di Banyuwangi”.
“Bulan ini, BPK akan turun ke Banyuwangi dan saya minta untuk mengaudit program-
programpemda. Mulai dari pembangunan GOR, stadion, wisma atlit, bandara Blimbingsari, dan lain-lain”, kata Anas kepada media RHN.
Audit tertentu ini penting agar BPK bias memberikan rekomendasi sebelum tahun anggaran berakhir. BPK bias mengecek langsung kesesuaian antara spesifikasi bangunan yang tertuang dalam kontrak kerja dan kondisi yang ada di lapangan. “Jadi ini bukan audit
pada umumnya setelahtahun anggaran selesai. Kami ingin secepatnya dapat masukan-masukan untuk perbaikan ke depan”, ujar Abdullah Azwar Anas.
Bupati berusia 41 tahun itu mencontohkan, pada tahun-tahun sebelumnya, pihaknya sering meminta BPKmelakukan audit tertentu di Banyuwangi tanpa harus menunggu tahun anggaran selesai. “Misalnya saat kontroversi pembangunan ruang terbuka hijau beberapa waktu lalu,
saya langsungmeminta BPK untuk turun dan mengaudit. Ini penting sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus menghindari hal hal yang tak sesuai dengan aturan hokum dan perencanaan pembangunan”, ujarnya.
Anas juga meminta PNS untuk segera menyelesaikan halterkait administrasikeuangan. Dia secara rutin mengingatkan tertib administrasi. “Kita tetap peroleh opini wajar tanpa pengecualian WTP murni dari BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah LKPD selama dua tahun berturut-turut,Iniharus dipertanggungjawabkan dengan terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. PNS perlu diingatkan agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun”,
tegasnya.
WTP murni merupakan level penilaiantertinggi dalam pelaporan keuangan daerah. Pada tahun sebelumnya, BPK pernah menyatakan disclaimer alias tidak menyatakan pendapat terhadap keuangan daerah Banyuwangi karena pengelolaan keuangannya saat itu tidak memadai.
Anas menambahkan tiga parameter dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan adalah akuntable, transparasi, dan partisipatif. Parameter akuntable menunjukkan bahwa APBD bias dipertanggung jawabkan dengan baik.”Dan itu sudah dibuktikan dengan opini WTP dari BPK pada 2012 dan 2013″, ujarnya.
Adapun transparasi didorong lewat berbagai forum pertanggung jawaban public yang rutin digelar oleh Pemkab Banyuwangi. Selain itu semua anggaran bias di akses dengan sangat detil, bahkan mulai desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa MUSRENBANGDES.
Parameter partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi dan melibatkan public dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan sejak di tingkat desa. “Terkait dengan parameter transparasi pad partisipatif, sudah berjalan dengan
baik.
Tentu masih ada kekurangan. Soal aspek transparasi dan partisipasi ini sudah diakui Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik di tahun 2013.(red)
