Mojokerto, restorasihukum.com – Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang promosi dan percepatan pengembangan industri negara-negara berkembang yakni United Nations Industrial Development (UNIDO), meminta support (rekomendasi dan legitimasi) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas terbentuknya forum Aliansi Air, yang berorientasi pada upaya pelestarian dan kelangsungan air. Rombongan diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi, di peringgitan rumah dinas bupati, Kamis (16/2) kemarin.
Corporate Communications & Sustainbility Manager PT. Multi Bintang Indonesia, Manorsa Tambunan, dalam laporan sambutannya menjelaskan bahwa terbentuknya Aliansi Air merupakan hasil dari tindak lanjut workshop Water Stewardship yang sebelumnya telah dilakukan tanggal 4-6 Oktober 2016. Loka karya melibatkan sedikitnya 30 pihak untuk berembug bersama, mulai dari unsur perusahaan swasta pengguna air bersih DAS Brantas, LSM, BUMN dan BUMD, KLHK, Pemprov Jatim, serta Pemkab Mojokerto.
“Terbentuknya forum Aliansi Air merupakan tindak lanjut dari 12 hasil rumusan bersama, yang kami peroleh dari hasil workshop Water Stewardship. Kami ingin mensinergikan tiga stakeholder yang berkaitan dengan konservasi air (pemerintahan, swasta, dan NGO atau Non Government Organization). Selama ini kebanyakan berjalan sendiri-sendiri, swasta dengan kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR), pemerintah berjalan dengan programnya, begitu juga akademisi dan masyarakat. Kita ingin semuanya bersinergi dan berjalan berkesinambungan,” papar Manorsa Tambunan.
Secara lengkap, 12 prioritas usulan tersebut antara lain; konservasi di wilayah tangkapan air Sungai Cumpleng (hulu Sub-DAS Sadar), ketersediaan regulasi (PERDA/PERBUP), stop pengambilan air permukaan secara ilegal, penyelamatan sumber mata air melalui program konservasi dari CSR, kearifan lokal Majapahit (batik, sumber mata air, ikan khas dan penanaman bambu di sepanjang Sungai Brantas), pengembangan strategi berkelanjutan, penegakan hukum, membuat sumur resapan, pengembanag 3R (Reduce-Reuse-Recycle) air dalam pengolahan IPAL, mendidik warga lewat program penanaman (1 rumah, 5 pohon), kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan pendidikan serta pengetahuan lingkungan bagi anak-anak.
Bupati Mojokerto memberi sinyal positif atas dibentuknya Aliansi Air, yang menurutnya merupakan langkah yang baik demi upaya konservasi dan kelangsungan air di Kabupaten Mojokerto. “Sebenarnya kalau SDM mampu, kita bisa upayakan sebidang lahan yang cukup luas sebagai daerah penampungan air. Sebenarnya sudah kita pikirkan untuk membuat bendungan air di daerah pegunungan wilayah kita. Jaman kolonial dulu, hampir di tiap daerah di pasti ada embung (bendungan) untuk tempat penampungan air. Setelah pembangunan prioritas (infrastruktur jalan sepanjang 1.100 km) rampung, kita bisa arahkan ke situ,” ujar bupati.
Wakil bupati menambahkan pula bahwa terjadi penurunan debit yang tidak pasti (misal air yang berlebih saat penghujan namun kekurangan kala kemarau), bisa diakibatkan matinya sumber mata air, berkurangnya tutupan lahan, banjir hingga penjualan air secara ilegal. Menurutnya tetap diperlukan upaya khusus untuk konservasi air.
“Menambahi arahan bapak bupati, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk mendukung dan menyambut baik upaya tim Aliansi Air melalui visi misi konservasi air. Memang kadang ada beberapa gangguan (air berlebih saat penghujan namun kekurangan kala kemarau), itu bisa dari faktor alam dan sebagainya. Maka dari itu, keberadaan Aliansi Air akan sangat membantu minimal dalam upaya pencegahan serta pelestarian air,” kata Pung. (Ek)
