Makassar, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sulawesi Selatan untuk menjaga kekompakan dalam mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif kepada tokoh masyarakat serta deteksi dini berbasis intelijen guna mengantisipasi gangguan sejak awal.
“Lebih baik mencegah sebelum kejadian terjadi. Kalau pun sudah terjadi, penanganan harus cepat dan tepat,” kata Tito saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (11/9/2025).
Mendagri juga meminta pemerintah daerah segera melakukan penanganan terhadap korban dan memperbaiki infrastruktur yang rusak jika terjadi gangguan. Anggaran perbaikan dapat bersumber dari APBD, namun pemerintah pusat siap membantu jika diperlukan.
Sumber: restorasihukum.com
“Rekonstruksi harus bisa berjalan secepat mungkin,” ujarnya.
Dorong Program Pro-Rakyat dan Kendalikan Inflasi
Selain menjaga stabilitas keamanan, Mendagri mendorong Pemda agar terus menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan mengendalikan inflasi. Ia menyebut, Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja positif dalam aspek inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan relatif cukup baik,” ujarnya.
Stabilitas Keamanan Kunci Pembangunan
Mendagri menegaskan, keamanan yang stabil merupakan prasyarat utama pembangunan. Tanpa itu, masyarakat akan terdampak langsung, terutama dari sisi ekonomi.
“Kalau pembangunan terganggu, kemiskinan bisa meningkat. Jadi kita semua punya tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan,” tegasnya.
Aktifkan Kembali Pos Ronda dan Siskamling
Sebagai bagian dari strategi keamanan berbasis komunitas, Mendagri meminta kepala daerah mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), termasuk Pos Ronda. Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran yang telah diterbitkan kepada seluruh kepala daerah.
“Siskamling efektif karena partisipatif. Gubernur, bupati, dan wali kota harus turun langsung mengecek keberadaan Pos Ronda untuk mendorong keterlibatan masyarakat,” katanya.
Mendagri menutup arahannya dengan menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan seluruh elemen bangsa.
Turut hadir dalam forum tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, bupati/wali kota, Forkopimda, dan jajaran pejabat terkait se-Sulawesi Selatan.(Red)
