Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung menyoroti pentingnya peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) dalam menjamin pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang adil dan akuntabel. Eksekusi yang tepat dinilai menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
Dalam sistem hukum, pelaksanaan putusan pidana bukan sekadar tahap administratif, tetapi merupakan fondasi dari tegaknya keadilan substantif. Tanpa eksekusi yang benar, proses hukum sejak penyidikan hingga vonis akan kehilangan makna.
“Ketika putusan telah inkracht, maka tugas peradilan belum selesai. Eksekusi harus diawasi secara serius agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat,” demikian pernyataan resmi MA, Selasa (23/9/2025).
Hakim Wasmat: Pengawas Kunci Eksekusi Putusan
Peran Hakim Wasmat diatur dalam Pasal 277–283 KUHAP serta diperkuat melalui SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Hakim ini bertanggung jawab memastikan bahwa putusan pidana benar-benar dijalankan, terutama ketika menyangkut perampasan kemerdekaan atau pidana penjara.
Hakim Wasmat bertugas mengawasi dua aspek utama:
1. Pengawasan terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan, termasuk apakah:
- Terpidana diserahkan tepat waktu ke Lapas
- Masa pidana dijalankan sesuai vonis
- Narapidana memperoleh hak pembinaan, remisi, atau integrasi sesuai ketentuan
2. Pengamatan terhadap efektivitas pemidanaan:
- Mengkaji perilaku narapidana berdasarkan jenis kejahatannya
- Mengevaluasi kecukupan pidana dalam membina narapidana agar kembali menjadi warga negara yang taat hukum
Tantangan Struktural Peran Hakim Wasmat
Di balik peran strategisnya, pelaksanaan tugas Hakim Wasmat menghadapi tantangan besar. Banyak hakim menganggap tugas ini sebagai pekerjaan tambahan (side job), yang tersisihkan karena beban persidangan yang padat.
Selain itu, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan personel membuat efektivitas pengawasan sulit dicapai. Satu hakim bisa mengawasi banyak Lapas tanpa dukungan logistik yang memadai.
Dorongan Revitalisasi: Dari Simbolis ke Substantif
Mahkamah Agung mendorong adanya revitalisasi struktural terhadap peran Hakim Wasmat. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Menjadikan Hakim Wasmat sebagai jabatan fungsional penuh waktu, bukan tugas tambahan
- Pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang penologi, psikologi narapidana, keadilan restoratif, dan manajemen pemidanaan
- Peningkatan anggaran dan sarana pendukung, termasuk transportasi dan administrasi
- Pembentukan mekanisme koordinasi lintas-lembaga dengan Kejaksaan dan Lapas
- Transparansi laporan pengawasan, termasuk publikasi berkala melalui situs resmi pengadilan
- Pembukaan kanal pengaduan publik, agar keluarga narapidana dapat melaporkan pelanggaran hak
Membangun Public Trust Lewat Pengawasan yang Nyata
Revitalisasi ini dianggap sebagai investasi penting untuk memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana. Pelaksanaan putusan yang diawasi secara serius akan mencegah pelanggaran HAM dan memastikan keadilan tidak berhenti di atas kertas.
“Penguatan peran Hakim Wasmat bukan sekadar pembenahan administratif, tetapi langkah strategis menjaga marwah hukum dan kepercayaan masyarakat,” tutup pernyataan MA. (Red)
