Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah atau bangunan tidak harus identik dengan nama dalam dokumen kependudukan. SHM merupakan dokumen resmi yang menyatakan kepemilikan sah atas tanah dan/atau bangunan, bukan dokumen identitas pribadi.
Penegasan ini disampaikan menanggapi sejumlah permohonan ke pengadilan terkait perubahan nama dalam dokumen identitas agar sesuai dengan nama yang tercantum di SHM. Dalam praktiknya, permohonan tersebut diajukan oleh individu yang ingin menyesuaikan data diri demi memperjelas status kepemilikan tanah.
MA menjelaskan bahwa permohonan merupakan proses hukum non-kontensius, tidak melibatkan sengketa antar pihak, dan hanya menghasilkan penetapan hakim. Berbeda dengan gugatan yang bersifat kontensius dan melibatkan lebih dari satu pihak.
Permohonan Perubahan Nama Tidak Sama dengan Klaim Kepemilikan
Salah satu jenis permohonan yang sering diajukan ke Pengadilan Negeri adalah perubahan nama di dokumen identitas, seperti KTP atau KK, agar sesuai dengan nama pada SHM. Namun, dalam banyak kasus, tujuan dari permohonan ini adalah untuk menegaskan bahwa pemohon merupakan orang yang sama dengan nama yang tercantum di SHM.
Pemohon biasanya melampirkan SHM serta menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan keterkaitan antara identitasnya dan nama dalam sertifikat. Alasannya pun beragam, mulai dari penggunaan nama kecil atau panggilan saat pengurusan sertifikat, hingga perubahan nama setelah dewasa.
Namun, Mahkamah Agung menilai, permohonan semacam itu harus ditangani dengan sangat hati-hati. Pasalnya, ada potensi penyalahgunaan hukum, termasuk upaya mengklaim kepemilikan aset bernilai tinggi seperti tanah melalui jalur permohonan yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi penetapan hak milik.
SHM Bukan Bukti Identitas
Sertifikat Hak Milik sendiri merupakan dokumen resmi tertinggi dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. SHM memberikan hak kepemilikan penuh, berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan.
Dalam proses balik nama atau pengurusan SHM baru, dokumen kependudukan tetap dibutuhkan untuk verifikasi identitas. Namun demikian, nama dalam SHM tetap tidak harus identik dengan dokumen penduduk selama kepemilikan dapat dibuktikan secara sah.
MA: Permohonan Seharusnya Tidak Digunakan untuk Menentukan Kepemilikan
Merujuk pada pedoman administrasi pengadilan, MA menegaskan bahwa permohonan yang bertujuan untuk menentukan atau mengubah status kepemilikan atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan.
“Permohonan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima, karena bertujuan mengklaim kepemilikan dengan cara tidak langsung, yakni melalui perubahan nama di dokumen identitas agar sesuai dengan nama di SHM,” demikian disampaikan dalam analisis hukum MA.
MA memperingatkan bahwa praktik ini berisiko membuka celah penyalahgunaan, seperti upaya penyerobotan tanah atau penguasaan tidak sah atas aset yang sah secara hukum.(Red)
