Sentani, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat evaluasi dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Papua. Rapat ini menegaskan langkah cepat pemerintah dalam mendorong transformasi layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Kegiatan tersebut digelar pada Selasa 17/3/2026 usai Ribka melakukan peninjauan langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), sebagai respons atas berbagai persoalan layanan yang menjadi sorotan publik. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembenahan koordinasi, penguatan kapasitas rumah sakit, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi layanan kesehatan di Papua, khususnya RSUD Yowari yang berperan sebagai rumah sakit rujukan.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan, semua masalah bisa diselesaikan,” tegasnya dalam rapat yang digelar secara hybrid.
Ia mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga lemahnya koordinasi antar pihak serta masih tingginya ego sektoral.
“Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan masih adanya ego sektoral, sehingga saling menyalahkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memetakan masalah berdasarkan tingkat urgensi, mulai dari jangka pendek hingga panjang. Selain itu, tim khusus melalui forum diskusi (FGD) dan koordinasi antarpimpinan telah dibentuk guna merumuskan solusi konkret.
Ribka juga menyoroti keterbatasan kapasitas RSUD Yowari yang saat ini menjadi rujukan bagi masyarakat, termasuk dari daerah otonom baru (DOB). Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan mendesak.
“Wilayah ini adalah hub layanan kesehatan, tetapi kapasitas rumah sakit masih terbatas, baik tempat tidur, obat, maupun peralatan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih banyak tidak aktif meskipun masyarakat telah memiliki kartu. Pemerintah, kata dia, akan segera melakukan koordinasi untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.
Tak hanya itu, Ribka juga menyinggung tata kelola anggaran rumah sakit, khususnya belanja sumber daya manusia (SDM) yang dinilai belum proporsional karena telah mencapai sekitar 50 persen, melebihi standar ideal 40–45 persen.
Dalam upaya jangka panjang, ia mendorong peningkatan status RSUD Yowari menjadi rumah sakit tipe B. Namun, hal tersebut membutuhkan pemenuhan sejumlah syarat, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur dari sekitar 130 menjadi minimal 250 unit.
Selain aspek fasilitas, Ribka juga menyoroti ketersediaan darah yang masih menjadi kendala. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari ASN, TNI, Polri, hingga masyarakat, untuk aktif menjadi donor darah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus dilandasi dengan komitmen dan empati dari seluruh pihak.
“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita bekerja dengan hati, pelayanan pasti bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Sekretaris Daerah Papua Lukas Christian Sohilait, Bupati Jayapura Yunus Wonda, serta jajaran tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.(Red)
