Cinta, Cincin, dan Cap Jempol: Sahkah Nikah Lewat Zoom?

0
98

Cinta, Cincin, dan Cap Jempol: Sahkah Nikah Lewat Zoom?

Jakarta,restorasihukum.com – Pernikahan bukan hanya urusan cinta dan janji sehidup semati. Ia adalah peristiwa hukum yang berdampak panjang bagi para pihak. Maka sebelum mengucap “sah” di depan kamera, pastikan juga sah di mata hukum.

Di era digital, hampir semua hal bisa dilakukan secara daring—termasuk pernikahan. Tren ini mencuat terutama saat pandemi, ketika pasangan memilih melangsungkan akad melalui platform video call seperti Zoom. Namun, muncul pertanyaan krusial: apakah pernikahan tanpa tatap muka langsung itu sah menurut hukum Indonesia?

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan harus dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Ini berarti, kehadiran fisik masih menjadi syarat penting agar pernikahan diakui secara hukum negara.

Sampai saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tata cara pernikahan secara daring. Artinya, pernikahan virtual masih berada di area abu-abu hukum. Jika ingin diakomodasi, perlu ada regulasi baru dari instansi pembentuk undang-undang, seperti DPR atau kementerian teknis terkait.

Dalam konteks yudisial, Mahkamah Agung (MA) tidak mengesahkan pernikahan, namun berperan saat terjadi sengketa, misalnya permohonan pengesahan pernikahan atau gugatan pembatalan nikah daring.

Di sinilah hakim harus cermat: menilai keabsahan dokumen, legalitas saksi, hingga itikad para pihak. MA juga dapat menyusun pedoman teknis bagi hakim, guna memastikan penanganan perkara sejenis tetap selaras dengan hukum dan keadilan substantif.

Meskipun belum banyak kasus nikah daring yang masuk ke pengadilan, tren ini bisa menjadi tantangan ke depan, terutama terkait hak-hak turunan seperti akta kelahiran anak, warisan, atau pembagian harta bersama.

Teknologi tak bisa dibendung, tapi hukum tak boleh tertinggal. Kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara tetap harus diutamakan.

Pernikahan bukan hanya momen sakral, tapi juga peristiwa hukum. Maka sebelum mengikat janji lewat layar digital, pastikan ikatan itu juga diakui oleh hukum. Karena cinta saja tak cukup—dibutuhkan juga kepastian. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here