Sanur, Bali, restorasihukum.com –Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN untuk mempererat kerja sama dalam penegakan hukum lintas negara. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Sanur Bali Declaration dalam forum perdana ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM) yang digelar di Sanur, Bali, Senin (15/9).
Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh para Jaksa Agung dari 10 negara anggota ASEAN—Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam—beserta delegasi, perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, serta jajaran Kejaksaan RI, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa APAGM akan menjadi forum strategis untuk memperkuat kerja sama penuntutan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas jaksa di kawasan.
Sumber: restorasihukum.com
“Deklarasi Sanur Bali bukan hanya cerminan komitmen bersama dalam menegakkan hukum yang adil di ASEAN, tetapi juga langkah konkret menghadapi kejahatan lintas yurisdiksi yang kian kompleks,” ujar Burhanuddin.
Ia menyoroti berbagai tantangan kejahatan transnasional seperti perjudian online, penipuan digital (scamming), korupsi, pencucian uang, hingga penyelundupan aset lintas negara. Menurutnya, pemulihan aset lintas yurisdiksi menjadi aspek penting dalam pemberantasan kejahatan modern, yang membutuhkan koordinasi erat antarnegara dengan tetap menghormati sistem hukum nasional masing-masing.
Pembentukan forum APAGM merupakan hasil dari serangkaian pertemuan sejak 2023, mulai dari pertemuan awal di Bang Saen, Thailand, konsultasi lanjutan di Bali dan Siem Reap, hingga diakuinya inisiatif ini dalam KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 di Laos.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan sepakat mendaftarkan APAGM sebagai bagian dari Annex 1 ASEAN Charter, sekaligus menetapkan nama resmi forum ini: ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting.
Indonesia pun dipercaya menjadi tuan rumah penandatanganan deklarasi, yang dinilai sebagai tonggak penting integrasi hukum regional.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan para Jaksa Agung se-ASEAN. Mari jadikan deklarasi ini momentum untuk membangun ASEAN yang lebih aman, adil, dan sejahtera,” tutup Burhanuddin.
Dengan terbentuknya APAGM, negara-negara ASEAN berkomitmen memperkuat supremasi hukum, mempererat integrasi regional, serta meningkatkan respons bersama terhadap kejahatan lintas negara. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah pengembangan strategi, pertukaran praktik terbaik, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang penuntutan.(Red)
