Trenggalek, restorasihukum.com – Setelah berkas pelimpahan pemeriksaan perkaranya dalam kasus dugaan korupsi proyek akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Durenan senilai Rp2,3 miliar, dinyatakan lengkap atau P-21, Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur menahan salah satu wakil Ketua DPD Partai Golkar setempat, Sukono.
Setalah hampir lima tahun, penetapan Sukono sebagai tersangka BPR Prima Sejahtera (setelah akuisisi diganti nama menjadi BPR Bangkit Prima Sejahtera) menandai babak baru penyidikan dugaan korupsi bank daerah tersebut.
Sebelum Sukono, dua oknum pejabat daerah telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Asisten I Setda Trenggalek, Subro Muhsi Samsuri yang kini menjadi buron kejaksaan, serta mantan Direktur PDAU Trenggalek, Gatot Purwanto.
Bersamaan dengan penyerahan Berita acara pemeriksaan kasus Sukono dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum pada Kamis itulah, JPU memutuskan untuk melakukan penahanan atas diri Sukono. Dan kini ia harus meringkuk di Rumah Tahanan Kelas IIb, dan menjalani tahap pengenalan lingkungan (adaptasi dengan lingkungan di dalam rutan).
Diketahui dugaan korupsi dengan cara menggelembungkan nilai akuisisi BPR Prima Durenan pada 2007 sebesar RpRp1,87 miliar dan setoran modal awal sebesar Rp1,87 miliar (total Rp2,3 miliar), terbongkar setelah kejaksaan menemukan bukti transaksi pengembalian uang ke rekening pejabat.
Sementara kepada wartawan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Trenggalek, Mohammad Adri di Trenggalek, Kamis, mengatakan,”Tersangka kami tahan, setelah berkas pemeriksaan perkara dari tingkat penyidikan dinyatakan sudah ‘P-21′”.
Menurutnya penahanan ini dilakukan untuk mempersiapkan proses persidangan yang akan digelar dalam waktu dekat. Sukono ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Juni 2014. Ia diduga menjadi “bendahara” sekaligus penerima dana korupsi dalam proyek akuisisi BPR Prima Durenan senilai Rp2,3 miliar
tahun 2007.
Perlu di ketahui saat peristiwa pidana terjadi, politisi senior Partai Golkar itu masih aktif sebagai anggota DPRD Trenggalek. Namun penetapan tersangka saat itu tidak lantas diikuti langkah penahanan oleh jaksa penyidik.
Untuk menjalani serangkaian proses penyidikan, bergiliran dengan saksi-saksi lain, termasuk saksi mahkota (tersangka lain dalam kasus serupa yang dijadikan saksi), pemeriksaan dilakukan dengan memanggil tersangka ke kantor kejaksaan. (hsm)
