Indragiri Hilir, restorasihukum.com – Insiden pengusiran tim pengamanan aset negara terjadi di area perkebunan Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Tim keamanan dari PT Agrinas Palma Nusantara dilaporkan diusir oleh sekelompok massa yang membawa senjata tajam saat menjalankan tugas pengamanan lahan yang disebut telah disita negara.
Tim keamanan tersebut diketahui datang ke lokasi berdasarkan surat penugasan resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengamankan aset perkebunan yang sebelumnya ditangani oleh Satgas PKH. Namun di lapangan, mereka justru dihadang dan diusir oleh sekelompok massa yang diduga merupakan pihak yang mengklaim lahan tersebut.
Dalam peristiwa tersebut, massa disebut membawa senjata tajam dan sempat mengejar tim keamanan di area perkebunan. Insiden itu terjadi di hadapan aparat kepolisian yang berada di lokasi. Hingga kini belum ada informasi mengenai penangkapan ataupun penyitaan senjata terkait kejadian tersebut.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kritik keras terhadap peristiwa tersebut. Ia menilai kejadian di Kemuning menunjukkan lemahnya penegakan hukum di lapangan, terutama terkait pengamanan aset negara.
Menurut Wilson, aparat penegak hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada pihak yang menjalankan mandat resmi negara. Ia juga menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap massa yang membawa senjata tajam.
“Bagaimana mungkin orang membawa senjata tajam dan mengancam pemegang surat resmi negara dibiarkan begitu saja?” ujarnya dalam pernyataan tertulis, pada Selasa (10/3/2026).
“Ini adalah penghinaan terhadap Presiden Prabowo! Jika Kapolres Indragiri Hilir dan Kapolda Riau tidak mampu menyapu bersih oknum-oknum bermental budak preman ini, maka mereka telah gagal menjaga marwah institusi Polri. Jangan salahkan rakyat jika nanti mereka bertindak sendiri karena merasa hukum hanyalah barang dagangan bagi oknum berseragam!” tambahnya,
Ia juga meminta pimpinan kepolisian di daerah untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan.
Secara hukum, peristiwa tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, termasuk ketentuan mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, ancaman kekerasan terhadap pihak lain juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah program pemerintah yang menekankan pentingnya pengamanan dan penertiban aset negara. Program tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola aset dan sumber daya nasional.
Sejumlah pihak kini mendorong agar lembaga pengawas kepolisian seperti Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Komisi Kepolisian Nasional melakukan penelusuran lebih lanjut atas insiden tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi lengkap maupun langkah penanganan hukum atas kejadian di Desa Sekayan.(Red)
