Banda Aceh, restorasihukum.com – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemerintah kini memfokuskan pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada perbaikan jalan dan jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara.
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pemulihan infrastruktur dasar yang saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak banjir dan longsor. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat serta distribusi logistik kini mulai kembali normal.
Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat berangsur pulih.
“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.
Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 2.277 ruas jalan telah kembali berfungsi atau sekitar 90 persen.
Sementara itu, pada jaringan jalan nasional seluruh ruas yang terdampak telah pulih sepenuhnya atau mencapai 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah kembali terbuka.
Untuk infrastruktur jembatan, dari total 1.180 jembatan daerah yang terdampak bencana, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali beroperasi secara penuh.
Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga terus dilakukan di wilayah terdampak. Untuk desa-desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik, pemerintah menyalurkan bantuan genset agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat pun mulai bergerak kembali. Sejumlah pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini mulai beroperasi kembali.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, terutama jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.
“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.
Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.
Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis telah selesai dibangun di wilayah terdampak. Sementara itu, puluhan jembatan lainnya masih dalam proses pemasangan untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih tinggal di tenda pengungsian.
Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.
“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.(Red)
