Surabaya,restorasihukum.com – Gubernur Jatim Soekarwo memutuskan bakal menarik layanan perizinan di Dinas ESDM(Energi Sumber Daya Mineral) Jatim. Semua urusan perizinanakan dialihkan ke Pelayanan Perizinan Terpadu.
Dinas yang bersentuhan dengan eksplorasi sumber daya alam itu tak boleh lagi layani perizinan
“Pokoknya semua Dinas yang berkaitan dengan perizinanakan kami alihkan ke P2T,” kata Pakde Karwo, Kamis (26/10/2017).
Dinas ESDMdiduga melalukan praktik pungli atas perizinan eksplorasi dan produksi hasil tambang galian. Ada biaya hingga ratusan juta dalam pengurusan izin atau rekomendasi izin.
Gubernur Jatim meminta Sekdaprov Akhmad Sukardi untuk menyiapkan semua layanan perizinandi Dinas ESDMditarik ke P2T atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Semua OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada hubungannya dengan perizinandisatuatapkan.
Sebab dugaan pungli hingga lamanya pengurusan izin itu sampai ke Ombudsman.
Penarikan perizinanke P2T agar fenomena di Dinas ESDMtak terulang.
Terkait dugaan pungli itu, saat ini Pemprov Jatim tengah menurunkan tim Sebar Pungli yang dimilikinya. Apakah hasilnya benar atau salah adanya pungli, Pakde mengaku belum tahu.
Tim harus mengecek di lapangan sebagai fakta laporan. Ini untuk memastikan apakah hasil ini bisa dijadikan fakta hukum.
Pakde Karwo mengaku telah bertemu Ombudsman termasuk, membicarakan dugaaan pungli di Dinas ESDM.
Ombudsman dipersilakan memeriksa dan mengecek kondisi di lapangan.
Sedang Kepala Dinas ESDMJatim I Made Sukarthamengaku siap dengan apa yang mejadi keputusan Pakde. Termasuk saat Ini tim Inspektorat Provinsi Jatim turun tangan.
Anggota Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Sebad Pungli) itu langsung menerjunkan tim untuk memeriksa Dinas ESDMJatim.
“Kami sudah rapat dipimpin oleh Pak Sekda terkait dugaan pungli ini. Tapi saya tak mau berpolemik dengan dugaan pungli ini. Bagaimana bisa terjadi dan seterusnya,” kata Made di kantornya Kamis sore (26/10/2017).
Namun, dia membantah telah terjadi praktik pungli di kantornya. Menurutnya itu terjadi karena ada pihak ketiga atau orang kepercayaan yang ikut mengurus perizinantambang di kantornya. Akibatnya terjadi biaya perizinanyang membengkak.
Made mengaku akan tunduk dengan hasil temuan dan rekomendasi tim dari Inspektorat.
Dia menghargai tim ini. Namun pihaknya tak mau polemik dugaan pungli itu berkepanjangan.
Termasuk laporan ke Ombudsman itu bukan laporan pungli. Tapi lamanya proses perizinandi ESDM. Menurutnya itu bukan temuan tapi pengakuan yang di-blow-up.
Kabid Pertambangan Dinas ESDMJatim Heru Widianto juga membantah tuduhan adanya pungli di instansinya.
Namun, dia mengakui bahwa banyak permohonan perizinan tambang yang ngendon lebih lama dari waktu yang ditentukan.
“Lamanya perizinanini bisa jadi di kantor ESDM, tapi bisa juga di pemohon. Sejauh dokumen utuh termasuk dari amdal kabupaten kota akan cepat. Tambang di Ngawi pernah 3,5 bulan tuntas,” kata Heru.
Heru merinci bahwa besaran biaya mengurus izin tambang hingga produksi secara resmi Rp 9 juta. Ini mulai izin Penetapan Wilayah Tambang, Izin Eksplorasi, hingga Produksi.
Sesuai ketentuan, izin eksplorasi dan produksi tambang dengan luasan di basah 500 hektare biaya resmi Rp 5 juta.
“Petugas kami terbatas dan masa perizinandibatasi hingga 17 hari,” kata Heru.
Hingga kini mulai dua tahun terakhir, ada total 850 pengajuan izin berbagai tambang dan mineral. Dari jumlah ituperizinan tuntas 459 tambang.
Kemudian dalam proses perizinan274 tambang. Namun ada 107 tak tuntas dan dikembalikan.(red)
