Jayawijaya, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta program Sekolah Rakyat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (29/7/2025).
“Kami ingin memastikan apakah program-program ini sudah menjangkau pemerintah daerah atau belum. Itu menjadi bagian dari tugas Kemendagri,” ujar Ribka.
Ia menekankan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban untuk mendukung program strategis nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut juga memuat sanksi bagi pejabat daerah yang tidak menunjukkan dukungan terhadap program-program tersebut. “Ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ribka menjelaskan bahwa program nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan harus dijalankan bersama-sama dengan Pemda. Oleh karena itu, rencana pembangunan di tingkat daerah sebaiknya disusun selaras dengan kebijakan pusat.
Ia juga meminta para kepala daerah untuk mengarahkan jajarannya, seperti Kepala Bappeda, agar menyelaraskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemendagri sendiri, menurutnya, akan meninjau dokumen perencanaan daerah untuk memastikan adanya kesesuaian.
Ribka menambahkan, daerah akan mendapatkan manfaat lebih jika program-programnya selaras dengan pemerintah pusat, karena anggaran nasional sudah disediakan untuk mendukung program strategis tersebut. “Saya ingin kita bisa menyambungkan program daerah dengan program pusat, agar pendanaan dari pusat juga bisa dimanfaatkan daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyoroti pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029, yang tentunya harus didukung oleh kontribusi dari seluruh daerah, termasuk Papua Pegunungan.
Selain itu, ia menekankan perlunya pengendalian inflasi di tingkat daerah. Menurutnya, harga barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi bahan pangan. Karena itu, ia menyarankan adanya kebijakan subsidi transportasi distribusi pangan agar harga tetap terjangkau.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, para bupati dari seluruh kabupaten di provinsi tersebut, jajaran Forkopimda Papua Pegunungan, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam forum ini, Wamendagri juga berdialog langsung dengan para kepala daerah mengenai berbagai isu strategis di wilayah Papua Pegunungan. (Red)
