Jakarta, restorasihukum.com – Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI menekankan pentingnya refleksi diri sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Ditjen Badilmiltun yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (6/1/2026).
Kegiatan yang mengawali tahun 2026 ini dipimpin langsung oleh Dirjen Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh personel peradilan militer serta peradilan tata usaha negara di seluruh Indonesia melalui platform virtual.
Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menyampaikan bahwa awal tahun merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Pembelajaran dari berbagai kekurangan, menurutnya, harus dijadikan bekal untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Melihat kembali tahun lalu adalah kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai, apa yang belum, serta apa yang masih bisa diperbaiki,” ujar Yuwono Agung Nugroho.
Fokus pembinaan kali ini mencakup penguatan integritas aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital di lingkungan peradilan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi capaian zona integritas dan penerapan standar manajemen di satuan kerja.
Sejumlah satuan kerja mendapatkan apresiasi atas keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di antaranya PTTUN Makassar dan PTUN Pangkal Pinang. Sementara itu, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dinilai berhasil diimplementasikan oleh Dilmil II-09 Bandung, PTUN Yogyakarta, dan PTUN Surabaya.
Dalam aspek teknis yudisial, Dirjen Badilmiltun memberikan perhatian khusus pada implementasi e-Litigation dan kinerja layanan eksekusi. Beberapa wilayah seperti Jakarta, Makassar, Semarang, Palembang, Serang, Denpasar, Padang, Yogyakarta, dan Pangkal Pinang dinilai menonjol dalam penerapan persidangan elektronik.
Puncak kegiatan ditandai dengan peluncuran inovasi teknologi berupa Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun. Aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar lebih integratif, transparan, dan efisien.
“Bismillahirrahmanirrahim, Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilmiltun saya nyatakan resmi digunakan,” ucap Dirjen Badilmiltun saat meluncurkan aplikasi tersebut.
Menutup kegiatan, Dirjen Badilmiltun menyampaikan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun yang lebih sukses dan membawa kesejahteraan bagi seluruh aparatur peradilan militer dan tata usaha negara. Melalui pembinaan ini, Ditjen Badilmiltun menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna mewujudkan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas.(Red)
