Aceh Selatan, restorasihukum.com –
Dua Proyek bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dari dinas pengairan Aceh diduga memcaplok Pengawasan TP4D Kajari sengaja dipasang dalam papan nama kegiatan proyek Tapaktuam 7/10/2019.
Perkerjaan Proyek tersebut diantaranya pekerjaan Tanggul jati muara sungai Rasian Kecamatan Pasie Raja, APBA nilai pagu anggaran Rp 3 Milyar lebih Dinas Pergairan Aceh dan pekerjaan proyek irigasi betong dengan anggaran Rp 4 milyar lebih di Kecamatan kota bahagia Tapaktuam 7/10/2019
Ketika awak media komfimasi pada pihak kajari Aceh Selatan Kasie Intel Rikisupriadi SH menyampaikan bahwa pihaknya tidak ada pendampingan dalam pelaksanaan proyek tersebut, “tidak ada izin pendampingan pengawasan TP4D dari pihak kami Kajari Aceh Selatan terhadap perkerjaan proyek tersebut.” Ungkapnya singkat. 
Dari hasil pantauan tim ungkap fakta yuridis awak media restorasihukum.com di lapangan kuat dugaan perkerjaan tersebut sangkutkan nama pengawasan TP4D Kajari setempat yang membuat tim jadi penasaran untuk mempertanyakan sejauh mana fungsi dari TP4D dalam mengawasi pekerjaan yang diduga sarat korupsi.
Ketika tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com coba klarifikasi pada Kajari Aceh Selatan ditemui kasie Intel Riki Supriadi menyampaikan jika pihaknya tidak ada pendampingan tp4d dari pihaknya akan proyek dimaksud, “Kami tidak ada pendampingan untuk proyek tersebut.” Ungkapnya singkat.
Dengan adanya pengakuan dari pihak kajari Aceh Selatan tersebut, patut diduga dalam kegiatan pembangunan bernilai milyaran tersebut sengaja melanggar Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 mengatasnamakan adanya pengawasan dari TP4D.
Zulhilmi
