Medan, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, pada Senin (12/01/2026).
Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Mendagri dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan telah melakukan konsolidasi serta pemetaan tingkat kenormalan di daerah terdampak.
“Salah satu indikator penting itu kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Utara (Sumut), para kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (12/01/2026).
Berdasarkan laporan para kepala daerah se-Sumut dan pengecekan lapangan, kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam, namun secara umum menunjukkan progres pemulihan signifikan. Proses pemerintahan di sejumlah wilayah berangsur normal, meskipun di tingkat desa masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan maksimal.
Selain itu, rusaknya akses dan ruas jalan menjadi perhatian pemerintah. Mendagri Tito menegaskan pemerintah pusat bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dari sisi ekonomi, kondisi pascabencana mulai membaik, dengan hampir semua pasar, restoran, dan warung kembali beroperasi.
Mendagri juga menyoroti sejumlah persoalan, seperti sedimentasi di beberapa sungai yang perlu dinormalisasi, serta perbaikan akses jalan darat yang terus dilakukan secara terkoordinasi. Ia juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra yang dinilai responsif dalam penanganan bencana.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan rusak, ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat,” tandas Mendagri.
Hal itu menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta TNI/Polri dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk penyaluran bantuan dan normalisasi aktivitas pemerintahan dan perekonomian di Sumatra.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.(Red)
