Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ponorogo periode 2024–2028, Sugiri Heru Sangoko (SHS), mengungkapkan bahwa Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (SUG) memiliki utang kepadanya lebih dari Rp 26 miliar yang digunakan untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini di sampaikan Heru Sangoko usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/01/2026).
“Utangnya lebih dari Rp26 miliar,” ujar Sugiri Heru Sangoko.
Ia menjelaskan, persoalan utang tersebut menjadi salah satu materi yang didalami penyidik KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.
Menurutnya, dana miliaran rupiah itu awalnya digunakan oleh Sugiri Sancoko untuk membiayai kegiatan kampanye Pilkada 2024. Namun hingga kini, utang tersebut baru dikembalikan sebagian.
“Hanya sebagian yang dibayar. Sisanya belum dikembalikan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo.
Empat tersangka itu yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo.
Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, KPK menetapkan Sugiri Sancoko dan Agus Pramono sebagai penerima suap, sementara Yunus Mahatma sebagai pemberi suap.
Untuk klaster dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma, sedangkan pemberi suapnya adalah Sucipto.
Sementara itu, dalam klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, penerima gratifikasi diduga adalah Sugiri Sancoko, dengan Yunus Mahatma sebagai pihak pemberi.(Red)
