Jakarta, restorasihukum.com – Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan program “BPA Fair 2026” sebagai strategi baru untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan dan akuntabel. Peluncuran berlangsung di Kantor BPA dengan mengusung tema “Pemulihan Aset untuk Kesempurnaan Keadilan” pada Rabu, (22/4/2026).
Kegiatan ini menjadi terobosan perdana yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian aset negara, khususnya melalui penjualan lelang yang selama ini dinilai masih menghadapi kendala rendahnya partisipasi masyarakat. Rangkaian acara BPA Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 22 Mei 2026.
Kepala BPA, Dr. Kuntadi, menyatakan bahwa perhelatan BPA Fair ini merupakan inovasi perdana yang diharapkan menjadi game changer dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian aset, terutama melalui mekanisme penjualan lelang yang selama ini masih menghadapi kendala rendahnya respons masyarakat.
“Program ini dirancang secara komprehensif untuk menguatkan sistem pemulihan aset nasional melalui integrasi data dan optimalisasi nilai manfaat ekonomi maupun sosial dari aset hasil penegakan hukum,” imbuh Kepala BPA.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, BPA juga mendorong transformasi digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses lelang. Upaya ini disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta edukasi publik terkait mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Dalam pelaksanaannya, BPA bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang meliputi BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kolaborasi ini mencakup dukungan sistem transaksi dan pembayaran, sekaligus publikasi serta edukasi kepada masyarakat.
Sebanyak lebih dari 400 aset yang terbagi dalam 245 lot akan dilelang dalam kegiatan ini, dengan target penjualan mencapai 75 persen. Nilai aset bergerak yang ditawarkan diperkirakan melebihi Rp100 miliar. Aset tersebut meliputi berbagai kategori, seperti perhiasan, tas mewah, kendaraan termasuk mobil sport, hingga karya seni bernilai tinggi, termasuk lukisan berbahan emas. Sekitar 90 persen aset merupakan aset bergerak yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menilai objek lelang secara langsung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menegaskan bahwa BPA Fair 2026 merupakan wujud komitmen keterbukaan institusi penegak hukum dalam pengelolaan aset.
“Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pemulihan kerugian negara. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi publik sekaligus menjawab berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Seluruh aset yang dilelang telah melalui proses pengelolaan dan perawatan guna menjaga nilai ekonominya. Penawaran dilakukan dengan harga yang kompetitif dan sesuai pasar, tanpa mengabaikan prinsip optimalisasi penerimaan negara.
Proses pendaftaran dan partisipasi masyarakat dilakukan secara terbuka melalui e-catalogue resmi guna menjamin transparansi dan akses yang setara. BPA optimistis bahwa langkah ini dapat menjadikan pengelolaan aset sebagai instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini sebagai upaya memperkuat ekosistem aset berbasis syariah.
“Harapannya, acara ini mampu menjaring pembeli potensial yang tepat agar dapat mendorong peningkatan transaksi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
“Melalui sinergi ekosistem bisnis yang kuat, kami berkomitmen untuk mengakselerasi pemanfaatan aset agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal,” ujar Adhika.
Peluncuran BPA Fair 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga terkait, menandai dimulainya upaya kolaboratif dalam memperkuat sistem pemulihan aset negara di Indonesia.(Red)
