MOJOKERTO, restorasihukum.com – Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto diduga disalahgunakan. Oknum kepala desa setempat dilaporkan memelihara puluhan ekor kambing di dalam area TPS3R milik Badan Usaha Milik Desa.[TPS3R][BUMDes]
TPS3R Desa Mlirip berada di tengah permukiman warga dan dibangun untuk mengolah sampah rumah tangga dengan sistem 3R: Reduce, Reuse, Recycle. Fungsi utamanya adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan mencegah pencemaran lingkungan.
Dugaan Penyalahgunaan Aset Desa
Berdasarkan laporan warga, area TPS3R yang seharusnya steril untuk pengolahan sampah kini digunakan sebagai kandang kambing. Penggunaan lahan di luar peruntukan tanpa izin BUMDes dinilai melanggar aturan tata ruang dan pengelolaan fasilitas umum desa.
“Seharusnya TPS3R itu steril. Sekarang bau kotoran kambing sampai ke rumah warga. Proses pengolahan sampah juga terganggu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dampak Lingkungan dan Kesehatan
Keberadaan puluhan kambing di area TPS3R menimbulkan tiga dampak utama:
1. Pencemaran Lingkungan
Kotoran kambing mencemari tanah dan berpotensi meresap ke air tanah. Bau menyengat juga mengganggu kenyamanan warga sekitar.
2. Risiko Kesehatan
Sampah di TPS3R mengandung bakteri dan zat berbahaya. Jika menempel pada hewan ternak, ada potensi penularan penyakit zoonosis ke manusia.
3. Gangguan Operasional
Aktivitas peternakan menghambat proses pemilahan dan pengomposan sampah. Kinerja TPS3R yang dibangun dengan dana desa dan APBD menjadi tidak optimal.
Jerat Hukum dan Sanksi
Tindakan ini dapat dikenai sanksi berlapis:
Sanksi Administratif
– Peringatan tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMD Kab. Mojokerto.
– Pencabutan jabatan kepala desa jika pelanggaran dinilai berat, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
– Denda ganti rugi atas kerusakan fasilitas dan lingkungan.
Sanksi Hukum
UU No. 6/2014 tentang Desa. Pasal 29 mengatur kewajiban kepala desa menjaga aset desa.
UU No. 32/2009 tentang PPLH. Jika terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan, pelaku dapat dipidana penjara dan denda.
UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika warga dirugikan akibat gangguan kesehatan.
Warga mendesak Inspektorat Kab. Mojokerto, Dinas LH, dan Camat Jetis segera turun melakukan inspeksi lapangan dan menghentikan aktivitas peternakan di area TPS3R.
Hingga berita ini diturunkan, kepala desa Desa Mlirip belum memberikan klarifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab selama 2×24 jam sejak berita ini terbit sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Restorasi Hukum
