Banyuwangi, restorasihukum.com – Hearing galian C di ruang VIP DPRD Banyuwangi yang diikuti tiga komponen masyarakat yakni, Asosiasi Pengusaha galian batu dan pasir (Aspagab), Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab) dan Asosiasi Pengusaha Mineral (Aspamin) Banyuwangi dan yang dipimpin Ketua Tim Tambang Komisi IV DPRD Banyuwangi Salimi, berjalan cukup kondusif. Dalam hearing tersebut, Salimi memastikan penambangan batu dan pasir bias dilaksankan kembali.
Tiga komponen masyarakat ini merasa gembira dengan sikap DPRD Banyuwangi yang akan segera melegalkan Pertambangan Pasir dan Batu di Banyuwangi. Dalam hearing tersebut ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Agus Tarmidi, meminta aparat kepolisian untuk memberikan toleransi kepada para Penambangan agar melakukan operasi. Sebab kegiatan tambang galian C akan berkaitan dengan penyerapan anggaran dana Desa yang mencapai 1 miliyar.
“Menurut Kemendes dana itu tujuh puluh persen harus dirupakan proyek fisik yang menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya. Material yang digunakan untuk mewujudkan proyek itu juga ditekankan menggunakan pasir dari desa setempat. Apabila tidak ada dipersilahkan mengambil pasir dari daerah lain. Kalau tambang pasir itu ditutup proyek tidak bias operasi, dana desa tidak terserap, “ ujar Agus Tarmidi disaat hearing dengan kalangan dewan.
Ketua Askab ini juga memuji langkah Polres Banyuwangi yang menertibkan tambang galian C akhir 2015 lalu. Penetiban itu merupakan langkah tepat untuk menertibkan tambang galian yang tidak berijin.
Pengusaha galian C sudah banyak yang mengurusi ijin dan ada beberapa yang sudah mengantongi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun IUP Eksplorasi. “Itikad baik pengusaha tambang ini mohon dipertimbangkan, ucapnya sambil menatap Kasatintel AKP Harwiyonoserta, AKP Suwardi selaku Kasubag ops Polres Banyuwangi yang mengikuti dengar pendapat dikantor DPRD Banyuwangi. Permintaan Agus Tarmidi ini diungkapkan usai mendengar paparan dari perwakilan Dinas ESDM propinsi Jatim, Hasby.
Sebelumnya pria berkacamata ini menjelaskan lebih 2000an pengusaha pertambangan yang mengajukan ijin ke P2T Propinsi Jatim. Dari jumlah itu 39 berasal dari Banyuwangi. ”Ada 16 perusahan tambang yang WIUPnya telah selesai diproses. Kemudian ada 11 yang berkasnya dikembalikan, 10 belum ditinjau, serta 2 perusahaan yang ijinnya dicabut lantaran mengundurkan diri,” ujarnya.
Saatini, tambah Hasbyada 2 perusahaan yang telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP). Dua perusahaan ini berhak melakukan aktivitas pertambangan.
Sementara ada 1 perusahaan yang proses IUP Eksplorasi telah selesai dan 2 lainnya tengah diproses. IUP Eksplorasi merupakan syarat untuk mengajukan IUPOP. Meskipun kewenangan ijin berada ditangan propinsi Jatim, pemkab Banyuwangi tetap dilibatkan dalam proses penertiban. Tiga poin yang mesti dikeluarkan pemkab antara lain UKL/UPL, HO, maupun IMB.
“WIUP akan dikeluarkan bila area tambang yang diajukan ijin tidak melanggar tata ruang wilayah setempat. Selain itu lokasi yang diajukan sesuai titik ordinat dan luas lahannya minimal 5 hektar,” tegasnya.
Proses ijin terkadang menjadi lambat karena pengusaha yang telah mendapat WIUP tidak segera melengkapi berkas untuk pengurusan IUP Eksplorasi yang mestinya diurus paling lambat 5 hari pasca terbit WIUP. Para pengusaha tambang banyak molor karena kurang tanggap. Disisi lain keterlibatan pemkab setempat juga menjadi factor pemicu. Menurut Hasby, sandaran hokum ijin pertambangan ini menggunakan Pergub No. 16 tahun 2016 karena perda tentang tambang memang belum didok.
Munculnya pergub itu setelah dilakukan komunikasi dengan Ombusman agar proses perijinan tambang tidak dihentikan meski perda belum ada. “Ini langkah untuk menjembatani para pengusaha tambang agar tetap bias mengantongi ijin. Karena hasil konsultasi kita dengan Wakapolda Jatim menekankan tambang yang beroperasi pokoknya ijin,” kupasnya lagi.
Sedangkan Ketua Aspagab akan menagih janji ketua Tim Tambang DPRD, jika dalam satu minggu sejak hearing ini masih belum ada kejelasan, pihaknya akan dating kembali dan membawa massa yang tidak sedikit. “Kalau seminggu kedepan ini tidak ada kejelasan, ya dating kembali dong,” ungkap Bernard.
Sementara Kapolres Banyuwangi, AKBP Bastoni Purnama, SIK ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan penegakan hokum dan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jika hasil kesepakatannya seperti itu, kita tunggu saja keputusan dari Bupati dan DPRD Banyuwangi, intinya kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Kapolres Banyuwangi.(my)
