Aceh Tamiang, restorasiohukum.com – Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang mulai kembali menggeliat seiring selesainya pembersihan sejumlah gedung pemerintahan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan sejak 3 Januari 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana agar pelayanan publik dapat segera kembali berjalan normal.
Rektor IPDN Halilul Khairi melaporkan progres pelaksanaan pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. Berdasarkan laporan harian capaian kegiatan pada Kamis, 22 Januari 2026, dari total 33 gedung pemerintahan yang menjadi sasaran pembersihan, sebanyak 19 gedung telah selesai dibersihkan dan kuncinya diserahkan kepada instansi terkait. Sementara itu, 14 gedung lainnya masih dalam proses pengerjaan.
“Proses pemulihan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satgas Kemendagri menunjukkan efektivitas yang baik serta progres yang konsisten, dengan peningkatan hasil dari hari ke hari,” ujar Halilul pada Kamis (22/1/2026).
Selain pembersihan gedung, Satgas Kemendagri juga menyiapkan rangkaian kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan tersebut meliputi penugasan personel sesuai Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan, antara lain pengangkutan lumpur dan barang rusak, pembersihan lanjutan bagian dalam gedung, pengecatan, serta pendataan penduduk terdampak bencana.
“Personel Satgas hari ini agar bertugas sesuai TO yang telah ditetapkan berdasarkan pembagian tugas,” ujar Halilul.
Ia menjelaskan, pengangkutan lumpur, barang rusak, dan sampah di sekitar tenda pengungsian dilakukan dengan pengaturan pergerakan personel agar tidak mengganggu aktivitas para pengungsi. Sementara itu, pembersihan lanjutan difokuskan pada dinding, jendela, kaca, serta lantai gedung pemerintahan yang telah selesai dibersihkan dari lumpur dan material rusak.
“Pada TO yang telah selesai mengeluarkan lumpur dan barang tidak terpakai, pembersihan dilanjutkan hingga ke dinding, jendela, kaca, dan pengepelan lantai agar kebersihan dapat dimaksimalkan,” jelasnya.
Satgas Kemendagri juga merencanakan kegiatan pengecatan gedung pemerintahan guna mendukung pemulihan lingkungan kerja. Proses pengecatan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan kuas dan cat yang telah disediakan untuk memperindah setiap Target Operasi.
Selain aspek fisik, Satgas bersama aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri turut mendukung pendataan penduduk terdampak bencana. Pendataan dilakukan untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memverifikasi data kerusakan tempat tinggal serta kondisi hunian sementara warga terdampak.
“Kegiatan pendataan dilaksanakan bersama ASN Kemendagri untuk membantu BNPB memverifikasi data kerusakan rumah dan penghuni sementara korban bencana Aceh Tamiang,” terangnya.
Adapun 19 gedung pemerintahan dan layanan publik yang telah diserahkan kuncinya meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Pendidikan, Kantor Komisi Independen Pemilihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNN Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Pertanahan, Kantor PKK, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Majelis Adat Aceh, SDN 1 Karang Baru, Gedung Dharma Wanita, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Sanggar Pendidikan Nonformal, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup, serta TK Adhyaksa.
Sementara itu, Satgas menambah sasaran pembersihan lanjutan yang mencakup Kantor Bupati Aceh Tamiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor ATR/BPN, serta sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.(Red)
