Aceh Timur, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, khususnya terkait pembukaan akses dan penataan hunian pascabencana. Penegasan disampaikan Tito saat meninjau Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, pada Kamis (22/1/2026).
Desa tersebut menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat banjir bandang. Dalam kunjungan itu, Tito didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
“Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur. Bahkan di atas atap sekolah dan rumah masih terdapat kayu log berukuran besar yang menunjukkan tingginya genangan air banjir. Seluruh warga mengungsi dan mengalami kerusakan berat, bahkan kehilangan tempat tinggal,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja secara terpadu untuk membuka kembali akses menuju wilayah terdampak. Koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah agar akses jalan dapat segera dilalui, setidaknya oleh kendaraan roda empat.
“Kita terus mengupayakan pembukaan akses. Kepala BNPB juga menangani hal ini. Jika belum bisa dilalui kendaraan biasa, logistik dikirim menggunakan kendaraan trail, bahkan melalui jalur sungai seperti yang tadi kita coba,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, tantangan utama di Aceh Timur adalah masih adanya sejumlah wilayah yang terisolasi akibat terputusnya akses darat. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran logistik hanya dapat dilakukan secara berkala, sekitar tiga hari sekali, dengan medan yang harus ditempuh melalui sungai.
“Ada satu dusun dengan sekitar 60 kepala keluarga yang logistiknya baru bisa dikirim setiap tiga hari sekali karena akses daratnya belum bisa dilewati,” tambahnya.
Selain pembukaan akses, Tito menekankan pentingnya penataan kembali hunian warga pascabencana dengan memperhatikan kondisi sosial dan aspirasi masyarakat setempat. Ia menegaskan, pembangunan hunian tidak harus diseragamkan dalam satu kawasan besar.
“Bisa dibangun hunian sementara, atau langsung hunian tetap. Namun masyarakat di sini rata-rata tidak ingin satu hamparan atau satu kompleks, melainkan di tanah masing-masing, di lokasi yang lebih tinggi,” jelasnya.
Tito berharap percepatan pembukaan akses dan penataan hunian yang tepat dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ini menjadi salah satu fokus utama kami di Aceh Timur. Dari kunjungan pertama hingga kedua, saya melihat ada kemajuan. Semangat dan mental pemimpinnya juga kuat. Kalau pemimpinnya kuat dan mau berjuang, Satgas pasti ikut bersemangat,” pungkasnya.(Red)
