Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, membagikan 2.000 paket sembako kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025). Kegiatan bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-15 BNPP.
Dalam sambutannya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul, Tito menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus ajang mempererat kebersamaan dengan masyarakat.
Sumber: restorasihukum.com
“Ini sebagai wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga dan memperkuat solidaritas kita,” ujarnya.
Bakti sosial ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan pasar murah yang digencarkan pemerintah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Tito menuturkan, dalam kunjungan ke sejumlah daerah seperti Kendari dan Serang, antusiasme masyarakat terhadap penjualan beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) cukup tinggi.
“Beras SPHP dijual Rp55 ribu per kantong, dari harga normal Rp60 ribu. Untungnya kecil, tapi antreannya luar biasa,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyoroti program renovasi rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah pimpinan Maruarar Sirait. Ia menyebut kawasan Tanah Tinggi sebagai salah satu prioritas program karena masih banyak ditemukan permukiman tidak layak huni.
“Di sini banyak rumah berukuran kecil, minim pencahayaan, bahkan tanpa listrik. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” ucap Tito.
Tak hanya itu, Tito juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan dengan menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
“Tolong jaga lingkungan kita, aktifkan kembali Siskamling agar wilayah tetap aman,” pesannya.
Acara turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran Forkopimda Jakarta Pusat.(Red)
