Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Pengawasan), Rudi Margono, secara resmi membuka Kick Off Meeting Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Selasa, 3 Juni 2025. Acara yang berlangsung secara virtual ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan RI dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal, yang menetapkan SPIP dan Manajemen Risiko sebagai dua dari 25 indeks utama yang wajib diterapkan di seluruh satuan kerja Kejaksaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan konsep tiga lini pertahanan dalam sistem pengawasan internal.
Dalam sambutannya, JAM-Pengawasan menekankan bahwa SPIP Terintegrasi menilai tiga indikator utama:
- Maturitas SPIP – mengukur kematangan pengendalian internal dalam mendukung tujuan organisasi, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan hukum dan perlindungan aset negara.
- Manajemen Risiko Indeks (MRI) – mengevaluasi kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan.
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) – menilai efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian risiko korupsi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: PE.09.02/LHP-237/D202/2/2024 tertanggal 31 Desember 2024, Kejaksaan Agung telah menyusun strategi kinerja yang relevan. Namun, sistem pengendalian internal yang dibangun dinilai masih belum sepenuhnya efektif dalam menjamin pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.
JAM-Pengawasan menegaskan pentingnya evaluasi SPIP Terintegrasi sebagai langkah awal dalam memperbaiki efektivitas pengawasan internal, memperkuat budaya kepatuhan, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga.
“SPIP Terintegrasi diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Kejaksaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Rudi Margono.
Evaluasi tahun ini akan melibatkan seluruh satuan kerja Kejaksaan secara aktif dalam penilaian mandiri dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini juga ditujukan untuk memperkuat koordinasi internal serta membangun sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika risiko yang dihadapi.
Melalui langkah ini, Kejaksaan RI menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum. (Red)
