Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual pada Rabu, 28 Mei 2025, dalam rangka menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tersangka I Made Mariyanto alias Dek Toi. Tersangka berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tabanan dan diduga melanggar Pasal 44 ayat (1) dan subsidair ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2024 sekitar pukul 05.00 WITA. Saat itu, tersangka memeriksa isi pesan WhatsApp di ponsel milik istrinya, Putu Putri Anggreni, dan menemukan pesan dari seseorang yang tidak dikenalnya. Hal ini memicu kecemburuan dan kemarahan tersangka. Setelah selesai bekerja, tersangka mengajak korban bertemu di depan sebuah warung makan di kawasan Tabanan. Di sana, keduanya terlibat pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan fisik oleh tersangka.
Dalam pertengkaran tersebut, tersangka membanting ponsel korban dan memukul wajah korban sebanyak dua kali hingga menyebabkan luka lecet dan memar di bibir, sebagaimana tertuang dalam hasil visum et repertum dari RSUD Tabanan yang dilakukan oleh dr. Putu Utamia Suma Masyuni.
Melihat konteks perkara dan hubungan antara tersangka dan korban sebagai pasangan suami istri, pihak Kejaksaan Negeri Tabanan menginisiasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses mediasi, tersangka mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Korban sendiri menyatakan telah memaafkan tersangka dan meminta agar proses hukum terhadap suaminya dihentikan.
Setelah tercapai kesepakatan damai, Kepala Kejari Tabanan mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., yang kemudian mendukung dan meneruskan permohonan tersebut ke JAM-Pidum. Permohonan ini disetujui dalam forum ekspose RJ yang digelar secara daring.
Beberapa alasan yang mendasari disetujuinya penghentian penuntutan ini meliputi:
- Telah dilakukannya proses perdamaian secara sukarela antara tersangka dan korban.
- Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Ancaman hukuman dalam perkara ini tidak melebihi lima tahun.
- Tersangka menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Korban dan tersangka sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan karena dinilai tidak membawa manfaat lebih besar.
- Adanya pertimbangan sosial dan respons positif dari masyarakat.
Dengan disetujuinya permohonan ini, Kejari Tabanan diminta untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. (Red)
