Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose virtual untuk menyetujui 10 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice, (28/10/2025).
Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif melibatkan Herman bin Saberan dari Kejaksaan Negeri Tapin, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Kronologi kasus terjadi pada 12 Agustus 2025 sekitar pukul 06.30 WITA. Tersangka diketahui mengambil rokok dan uang sebesar Rp200.000 dari kios milik Arif Rahman Hakim di Desa Bungur Baru, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp4.837.000.
Mengetahui posisi kasus ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Arya Wicaksana bersama Kasi Pidum Rudi Purwanto dan Jaksa Fasilitator Erdito Wirajati menginisiasi penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses perdamaian pada 20 Oktober 2025, tersangka mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan korban bersedia agar proses hukum dihentikan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tyas Widiarto, yang kemudian diteruskan ke JAM-Pidum. Permohonan disetujui dalam ekspose Restorative Justice pada 28 Oktober 2025.
Selain kasus di Tapin, JAM-Pidum juga menyetujui penyelesaian 9 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, meliputi tindak pidana penodaan agama, pengancaman, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, penadahan, dan pelanggaran hukum anak, di berbagai daerah di Indonesia.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain: tersangka dan korban telah berdamai secara sukarela, tersangka belum pernah dihukum, perbuatan baru pertama kali dilakukan, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatan, serta mendapat respons positif dari masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 sebagai perwujudan kepastian hukum.(Red)
