Oku, restorasihukum.com – pembangunan insfratuktur desa pusar gencar dilakukan, terutama pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih warga desa, tepatnya tahun 2016 lalu, di bangun dalam lahan tanah milik warga dusun tebing pelawi, desa pusar.
Saat mesia ini konfirmasi pada warga setempat dan namanya enggan di sebutkan, menyampaikan “sumur bor tersebut sangat tidak bermanfaat, sebab kami warga sini saja jarang mengambil air tersebut, itu dikarenakan kalau akan mengambil air tersebut harus bayar, karena sumur bor gunakan aliran listrik dari warga setempat, dimana halamanya digunakan untuk sumur bor.” ungkapnya.
Hasil investigasi di lapangan menemukan bahwa sumur bor tersebut gunakan aliran listrik tidak dipasang langsung dari jalur induk pln khusus untuk kebutuhan warga desa, melainkan diambil dari rumah warga, semestinya listrik untuk sumur bor tesebut pemasangan langsung dari jalur pln dengan tujuan biar tidak membebani salah satu warga saja, dan juga pembangunan sumur bor jauh dari pemukiman warga yang ramai, mengingat anggaran dana desa untuk desa pusar lumayan besar.
Ketika media ini ingin menemui kepala desa pusar Syukri dikantor desa, kantor desa tersebut terlihat kosong tidak ada aktivitas serta perangkat desa sama sekali tidak ada, kuat dugaan kantor desa tersebut tidak di fungsikan. media hanya bertemu dengan warga yang tinggal di kantor desa tersebut, menurut penuturan warga, kebetulan lewat di balai desa tersebut mengatakan bahwa kantor desa pusar ini sangat jarang di fungsikan, kalau ada rapat desa selalu di kumpulkan di rumah kepala desa dan hanya sekdesnya SRI HARTATI saja yang sering ke sini.
“setahu saya belum pernah saya melihat ada rapat di kantor desa ini. Dalam hal ini LSM bacok ( barisan cinta oku ) angkat bicara. Semestinya tanpa kantor desa akan kesulitan melayani warga, serta pelayanan surat menyurat, karena kantor desa tidak berfungsi sebagai mana layaknya kantor desa yang lainnya. lanjut subri selaku sekjen LSM bacok sekaligus mendapatkan informasi terkait dengan program pembangunan/kegiatan skala desa. Otomatis pelayanan dan info terhadap warga menjadi tersendat, ini jelas rentan di salah gunakan oleh oknum kepala desa yang tidak mengayomi masyarakat jelas akan dengan mudahnya menyalah gunakan aset desa untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, karena warga/legeslatif desa sulit mengawasi dan filosofi pemimpin yang melayani juga sulit terwujud dan di duga bisa terjadi ajang korupsi di dalamnya. Bahkan acuan kemendes sudah tidak di indahkan lagi,” pungkas subri.
Diharapkan oleh warga desa semestinya kantor desa harus berfungsi sebagai mana mestinya kaerna keberadaan kantor desa dan pengiatan organisasi yang mengurus, mengatur, dan melayani desa adalah langkah awal untuk membangun indonesia dimulai dari desa bahkan masalah sumur bor yang ada di desa pusar ada 4 ( empat) dibagi di dusun yang ada akan ditindaklanjuti, apabila memang tidak sesuai kebutuhan maka ini harusnya dilaporkan pada pihak berwajib. ( bambang)
