Mojokerto, restorasihukum.com – Permintaan konfirmasi dari sejumlah awak media kepada jajaran kepolisian di Mojokerto menuai sorotan. Hal ini terjadi setelah Kapolres Mojokerto diduga menolak memberikan tanggapan terkait dugaan aliran dana dalam kasus penyalahgunaan pil koplo dengan alasan mempertanyakan legalitas media dan kompetensi wartawan.
Peristiwa tersebut bermula ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi kepada Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik, terkait dugaan aliran dana yang melibatkan tiga pelaku penyalahgunaan pil koplo. Namun hingga saat itu, pihak Kasat Narkoba disebut belum memberikan tanggapan.
Saat awak media kemudian meminta hak jawab kepada Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., yang bersangkutan justru mempertanyakan apakah media yang bersangkutan telah terverifikasi oleh Dewan Pers dan apakah wartawannya telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Dalam pesan WhatsApp yang dikirim pada Senin (9/3/2026), Kapolres Mojokerto menyampaikan bahwa sebelum memerintahkan Kasi Humas memberikan tanggapan, pihaknya meminta agar dikirimkan dokumen perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers beserta bukti hasil UKW.
“Sebelum saya perintahkan ke Kasi Humas, saya bisa dikirimi PDF perusahaan pers yang terdaftar Dewan Pers dan hasil UKW ya. Memang ada perintah dari saya ke Kasi Humas untuk merapikan dulu mitra-mitra mana yang wartawan dan mana yang citizen journalist,” tulisnya dalam pesan tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menilai sikap tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman informasi. Ia juga menyoroti penggunaan verifikasi media dan UKW sebagai alasan untuk tidak memberikan tanggapan kepada wartawan.
Menurut Opan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan verifikasi media maupun UKW sebagai syarat bagi wartawan untuk melakukan kerja jurnalistik.
“Yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Pers. Dalam UU tersebut tidak ada perintah mengenai UKW maupun verifikasi media sebagai syarat kerja jurnalistik. Dewan Pers hanya memiliki fungsi pendataan perusahaan pers,” ujar Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Ia juga menilai sikap tersebut dapat menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kerja jurnalistik, khususnya ketika wartawan melakukan konfirmasi sebagai bagian dari prinsip pemberitaan berimbang.
Lebih lanjut, Opan menegaskan bahwa hubungan antara jurnalis dan aparat penegak hukum seharusnya bersifat sinergis dalam penyampaian informasi faktual kepada publik, terutama yang berkaitan dengan pengawasan masyarakat.
“Jurnalis bukan sekadar mitra, tetapi bagian dari fungsi kontrol sosial. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami tugas pers dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa UU Pers merupakan aturan khusus (lex specialis) yang hingga saat ini tidak memiliki peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga menurutnya berbagai aturan turunan yang dibuat di luar undang-undang tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan insan pers.
Kasus ini pun memunculkan kembali diskusi di kalangan jurnalis terkait keterbukaan informasi, hak jawab, serta hubungan antara aparat penegak hukum dan media dalam praktik jurnalistik di lapangan.(Red)
