Aceh Tamiang, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan penanganan warga terdampak, khususnya yang masih bertahan di tenda pengungsian.
Kasatgas Tito menyambangi tiga desa di Kecamatan Sekerak, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur. Ia berdialog langsung dengan warga untuk mendengar kondisi serta kebutuhan mereka pascabencana.
Tito mengungkapkan, jumlah pengungsi saat ini telah menurun drastis dibandingkan awal bencana pada akhir November 2025. Dari sekitar 2,1 juta jiwa yang sempat mengungsi di tiga provinsi terdampak, kini hampir seluruhnya telah kembali ke tempat tinggal.
“Pengungsi yang sudah tidak tinggal di tenda mendekati 100 persen. Kalau dihitung, tinggal sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa. Artinya lebih dari 99 persen sudah tidak lagi di tenda,” ujar Tito.
Meski jumlahnya tinggal sedikit, pemerintah tetap memprioritaskan penanganan pengungsi yang tersisa, khususnya di Aceh Tamiang dan Bireuen. Untuk wilayah Bireuen, pemerintah tengah membangun hunian tetap (huntap), sementara di Aceh Tamiang difokuskan pada penyelesaian hunian sementara (huntara).
Dalam kunjungan tersebut, Tito juga meninjau progres pembangunan huntara di sejumlah titik, termasuk di Desa Sekumur. Ia optimistis pembangunan dapat segera rampung, meski diakui terdapat kendala geografis seperti akses jalan terdampak longsor.
“Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga akhir minggu depan pembangunan huntara di lokasi masing-masing bisa diselesaikan oleh BNPB,” katanya.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, perabot rumah tangga, hingga bantuan stimulan ekonomi. Kebutuhan dasar seperti air bersih juga menjadi perhatian, yang akan dipenuhi melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB bersama Satgas PRR.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap secara terpusat sesuai aspirasi warga yang ingin direlokasi dari kawasan rawan bencana, khususnya di bantaran sungai.
“Masyarakat menghendaki dibangunkan hunian tetap dalam bentuk kompleks di lokasi yang lebih aman,” ujarnya.
Pembangunan huntap akan dilakukan setelah ketersediaan lahan dipastikan dengan melibatkan kementerian terkait. Selama masa transisi, pemerintah menjamin kebutuhan dasar pengungsi tetap terpenuhi melalui penyediaan huntara dan bantuan sosial berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan ibadah, sembako, peralatan dapur, serta toren air berkapasitas 2.000 liter.
Turut mendampingi dalam peninjauan ini, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat terkait, termasuk Rektor IPDN Halilul Khairi dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.(Red)
