Malang, restorasihukum.com – Kin Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M), mulai dibuka di Kantor PN Kepanjen.
Pendirian lembaga ini sendir adalah bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Malang yang tersandung kasus pidana dan perdata.
Ketua Pos Bantuan Hukum LK-3M, Agus Salim Ghozali SH, mengatakan, pos bantuan hukum baru dibuka sejak Mei 2014 dan penetapan sekitar bulan November tahun lalu. Dimana, satu perkara prodeo bagi masyarakat diberikan bantuan untuk pidana dan perdata sebesar Rp.5 juta.
“Anggaran itu dari pemerintah. Idealnya ya gak segitu karena nilai tersebut termasuk banding. Dengan nilai segitu, ya sebenarnya tidak terlalu besar. Sehingga, kita harus bisa mensiasati sedemikian rupa,” paparnya.
Agus juga menjelaskan bahwa, “Kedua fungsi kami adalah, membela masyarakat yang profesional. Memberikan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. Memberikan pemberdayaan dan pelatihan hukum,” terangnya.
Selain itu, fungsi LK-3M pada Pos Bantuan Hukum berikutnya, adalah juga memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Lalu pelatihan para regal atau pendamping masyarakat di lapangan. Serta, drafting hukum seperti pembuatan perdes bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Malang.
Sementara Pos Bantuan Hukum LK-3M ini sudah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 2013 nomer M.HH-02.HN.03.03 2013. “Secara resmi, Pos Bantuan Hukum ini pernah bertemu langsung dengan mantan Presiden SBY di Istana Negara bersama 310 organisasi bantuan hukum se Indonesia,” ungkapnya.
Perkara pidana prodeo di Pos Bantuan Hukum LK-3M, menurt Agus sejauh ini menerima perkara dari penetapan bantuan yang diberikan PN Kepanjen. “Untuk bulan ini kasus prodeo yang kami tangani ada 5 kasus. Untuk berikutnya kami berharap lebih banyak lagi,” paparnya.
Kendala yang dihadapi dalam penaganan kasus sejauh ini, untuk dapat bantuan hukum dari LK-3M, masyarakat tidak mampu harus mempunyai jamkesmas dan surat keterangan miskin. Lalu mengajukan formulir ke pos bantuan hukum.
“Baru kemudian, nanti disurvey tim bantuan hukum. Apakah layak dan tidak dapat bantuan tersebut,” pungkasnya.(af)
