Jakarta, restorasihukum.com — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data per 3 April 2026, progres pembangunan huntap menunjukkan peningkatan, meski masih jauh dari target. Dari total rencana 35.368 unit, sebanyak 230 unit huntap telah rampung dibangun, sementara 1.240 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Di Aceh, tercatat 104 unit huntap telah selesai dari target 26.418 unit, dengan 395 unit dalam proses pembangunan. Di Sumatera Utara, sebanyak 120 unit huntap rampung dari target 5.690 unit, dan 404 unit masih dibangun. Sementara di Sumatera Barat, baru 6 unit huntap selesai dari total rencana 3.260 unit, dengan 441 unit dalam tahap pengerjaan.
Selain huntap, pembangunan huntara juga terus digenjot sebagai solusi sementara bagi pengungsi agar tidak lagi tinggal di tenda darurat. Hingga awal April, sebanyak 17.084 unit huntara telah selesai dibangun atau sekitar 89 persen dari target 19.135 unit.
Aceh menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 15.259 unit dari target 17.281 unit atau 88 persen. Di Sumatera Utara, pembangunan huntara mencapai 995 unit dari target 1.024 unit atau sekitar 97 persen. Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh target sebanyak 830 unit huntara telah rampung dibangun.
Di sisi lain, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas yang tidak menempati huntara. Setiap kepala keluarga menerima Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.
Hingga 3 April 2026, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.021 penerima di tiga provinsi terdampak. Rinciannya, 8.099 penerima di Aceh, 4.162 di Sumatera Utara, dan 1.760 di Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan pembangunan hunian menjadi langkah strategis untuk memastikan penyintas mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan huntap sangat bergantung pada validitas data dari pemerintah daerah. Pendataan diperlukan untuk menentukan skema pembangunan, baik secara in situ (di lokasi semula) maupun relokasi ke kawasan komunal.
“Kunci utama huntap adalah data. Pemerintah daerah perlu memastikan pendataan rumah rusak berat dilakukan secara detail agar pembangunan tepat sasaran,” ujar Tito.(Red)
