Jakarta, restorasihukum.com – Plt. Wakil Jaksa Agung, Asep N. Mulyana, menerima kunjungan audiensi dari jajaran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pada Rabu, 11 Juni 2025, di Ruang Rapat Wakil Jaksa Agung. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki potensi kerja sama antara Kejaksaan RI dan PB IDI guna mendukung penegakan hukum serta penguatan layanan kesehatan yustisial di Indonesia.
Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi kepengurusan baru PB IDI sekaligus inisiasi penjajakan kerja sama dengan Kejaksaan RI. Dalam pertemuan tersebut, PB IDI menawarkan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mencakup bidang-bidang strategis, seperti dukungan keahlian medis dalam proses hukum, edukasi hukum-kesehatan bagi tenaga medis, pelaksanaan forensik yang independen, peningkatan kapasitas SDM, dan kerja sama dalam isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan hukum.
Menanggapi usulan tersebut, Plt. Wakil Jaksa Agung menyambut baik rencana kolaborasi tersebut dan mengapresiasi inisiatif PB IDI. Ia menegaskan pentingnya peran keahlian medis dalam mendukung tugas Kejaksaan, terutama menghadapi penerapan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang antara lain mengatur pelaksanaan pidana sosial di rumah sakit.
Asep juga merujuk pada Pasal 30C huruf a dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dalam penyelenggaraan statistik kriminal dan layanan kesehatan yustisial. Sebagai bentuk implementasi, Kejaksaan telah membangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Adhyaksa di Ceger, Banten, dan di Purwokerto.
Ia menegaskan, pendirian rumah sakit Kejaksaan merupakan upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi aparat penegak hukum sekaligus mendukung fungsi penanganan perkara yang memerlukan dukungan forensik medis.
“PB IDI memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pembinaan tenaga medis. Sinergi antara Kejaksaan dan IDI diharapkan menciptakan sistem hukum dan kesehatan yang profesional dan berintegritas,” ujar Asep.
Rencana penyusunan MoU akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis lanjutan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, sejumlah pejabat Kejaksaan, serta jajaran pimpinan PB IDI, termasuk Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua BHP2A. (Red)
