Bandung, restorasihukum.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial B.K. terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024. Penahanan tersebut dilakukan setelah tim penyidik merampungkan pemeriksaan intensif terhadap tersangka pada Jumat (13/11/2026).
Proyek strategis fasilitas pendidikan tinggi ini memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000 yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk melalui APBN di lingkungan kementerian terkait. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Arkindo selaku pemenang lelang dengan melibatkan Tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Dalam perjalanannya, terdapat adendum pekerjaan tambah kurang yang mendongkrak nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000 dengan perpanjangan masa pelaksanaan hingga 20 Januari 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan, Tersangka D.W.R. diduga kuat menggunakan rangkaian dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri, mulai dari jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan retensi. Di sisi lain, B.K. selaku PPK diduga mengabaikan prosedur operasional standar dengan tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut langsung kepada pihak bank penerbit sebelum penandatanganan kontrak.
Akibat persekongkolan dan lemahnya tata kelola tersebut, pekerjaan fisik di lapangan mengalami deviasi minus yang signifikan dan gagal diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Hasil audit teknis menunjukkan bobot kuantitas pekerjaan yang benar-benar terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot sebesar 24,66 persen. Kendati proyek mangkrak dan tidak memenuhi target, B.K. tetap merealisasikan pencairan pembayaran penuh sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak penyedia jasa.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal kementerian terkait, tindakan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang masif hingga mencapai Rp25.982.542.357,20. Sebelum melakukan penahanan terhadap B.K., tim penyidik Kejati Jabar sebelumnya juga telah memeriksa Tersangka D.W.R. di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, karena yang bersangkutan tengah menjalani hukuman pidana dalam perkara hukum lain di Lapas Kelas IIB Timika.
Usai menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih enam jam di Kantor Kejati Jabar, B.K. langsung digelandang ke Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026 guna kepentingan penyidikan lanjutan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis terkait pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (RED)
