Manggarai Timur, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah memprioritaskan pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi serta melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai kondisi masyarakat dan tingkat kerusakan di setiap wilayah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Mendagri dengan turun langsung ke Kabupaten Manggarai Timur pada Senin, 17 Agustus 2026, setelah sebelumnya mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto agar sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri hadir di wilayah terdampak bencana di NTT, khususnya Flores.
Mendagri mengungkapkan, semula dirinya telah bersiap menghadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara. Namun, rencana tersebut berubah setelah Presiden menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung menangani dampak gempa.
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin … karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi [kami hadir di sini],” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam penanganan pascagempa, Mendagri menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi kerusakan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, pemerintah pusat pada tahap awal memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas.
Sementara itu, kondisi rumah warga yang terdampak akan didata berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” katanya.
Mendagri menjelaskan, pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda). Selanjutnya, data akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penanganan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau in situ/on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkapnya.
Selain pendataan kerusakan rumah, pemerintah terus memantau pemulihan berbagai layanan dasar di wilayah terdampak, termasuk kelistrikan. Pemulihan jaringan listrik menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan proses penanganan bencana.
Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.
“Dari Dirut PLN 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandas Mendagri.(Red)
