Manggarai Barat, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan dampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dipercepat dengan memprioritaskan penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, dan pendataan kerusakan. Langkah tersebut mencakup pemulihan listrik, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Mendagri.
Mendagri mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar masyarakat terdampak, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain layanan dasar, Mendagri meminta percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun pengerahan alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan. Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan masyarakat terdampak, khususnya warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Mendagri menekankan pentingnya pendataan secara menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, termasuk dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi.
Pemda juga diminta mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor desa dan kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Ia menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemda perlu diperkuat agar penanganan bencana berlangsung cepat sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.(Red)
