Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri pada 7–10 April 2026 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM), Kalibata, Jakarta Selatan.
Kegiatan bimtek bertujuan memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya keselarasan narasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara konsisten oleh masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Benni menambahkan, di era arus informasi yang cepat, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang tepat, terstruktur, dan sesuai konteks sosial masyarakat. Ia menekankan peran strategis aparatur humas sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan pemahaman publik, termasuk menyederhanakan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah diterima masyarakat.
Kemendagri juga mendorong aparatur pemerintah daerah untuk menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual. Kegiatan ini juga bertujuan membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, sehingga kebijakan pemerintah dapat diterima dan dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan,” pungkas Benni.(Red)
