Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua akan tuntas dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikannya usai memimpin rapat percepatan penyaluran dana di lima pemerintah daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Selasa (7/4/2026).
Ribka Haluk menjelaskan, dari 46 pemerintah daerah di Papua, sekitar 95 persen dana Otsus tahap pertama sudah terealisasi dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). “Artinya, dananya sudah di RKUD,” ujar Wamendagri.
Meski demikian, masih terdapat lima daerah yang penyalurannya belum rampung, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Ribka menegaskan kendala yang terjadi bersifat administratif dan teknis, namun tidak menghambat secara signifikan proses penyaluran.
Pemerintah pusat bersama tim percepatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas telah mengidentifikasi persoalan di masing-masing daerah. Ribka meyakini seluruh kendala tersebut dapat segera diselesaikan.
“Estimasi dalam minggu ini, saya yakin sekali, 5 daerah ini akan terselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ribka menyebutkan bahwa perbaikan tata kelola Dana Otsus terus menunjukkan perkembangan positif. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan agar penyaluran tahap pertama sebesar 30 persen dapat dilakukan tepat waktu.
Wamendagri juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan menjelang penyaluran tahap berikutnya yang dijadwalkan pada Juni atau Juli, dan tahap ketiga pada November.
“Mudah-mudahan yang akan kita urus ke depan itu adalah bagaimana kualitas laporannya harus lebih baik, terukur, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Ribka menegaskan Dana Otsus memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Pemanfaatannya harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ribka juga mengingatkan pentingnya transparansi. Pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi penggunaan dana secara terbuka kepada publik.
“Pemanfaatannya minimal harus ter-publish ke publik, supaya masyarakat tahu Dana Otsus itu ke mana. Transparansi informasi publik ini penting sekali,” pungkasnya.(Red)
