Jakarta, restorasihukum.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan lokal harus diselenggarakan secara terpisah mulai tahun 2029.
Dalam putusan yang diumumkan MK pada Kamis (26 Juni 2025) tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu yang sesuai konstitusi adalah dengan memisahkan antara pemilu nasional—yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD—dengan pemilu lokal, yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilu lokal direncanakan berlangsung dalam jangka waktu antara dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan Presiden dan DPR.
Bahtiar menyatakan bahwa Kemendagri akan mengkaji secara mendalam isi putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pihaknya juga akan melibatkan para ahli dan akademisi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai konsekuensi hukum, teknis, dan keuangan dari pemisahan jadwal pemilu ini.
“Kemendagri perlu memahami terlebih dahulu seluruh substansi putusan ini secara menyeluruh,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Ia menambahkan, revisi terhadap regulasi yang berlaku seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah perlu menjadi perhatian. Untuk itu, Kemendagri akan menjalin komunikasi intensif tidak hanya dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang.
Menurut Bahtiar, perubahan waktu pelaksanaan pemilu akan berdampak luas dan perlu pengaturan ulang agar tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dirancang skema penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang efektif dan efisien, baik dari segi pelaksanaan teknis maupun pembiayaannya.
“Kami bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyusun desain penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan tujuan pemisahan, namun tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran,” pungkasnya. (Red)
