Badung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat visi kepemimpinan strategis guna menyelaraskan program pembangunan wilayah dengan agenda rancangan nasional. Arahan birokratis tersebut disampaikan saat ia membuka kegiatan Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah terkait pemenuhan layanan dasar inklusif di wilayah Pecatu Kabupaten Badung pada Selasa (3/11/2026).
Bima menginstruksikan jajaran aparatur wilayah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan instrumen data kebutuhan riil masyarakat dan pemetaan potensi ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa perumusan kebijakan teknis wajib mengakomodasi perspektif jangka panjang yang meliputi indikator transisi demografi transformasi ekonomi digital serta pengembangan ekosistem pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah secara berkelanjutan.
Lebih lanjut Bima mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemenuhan layanan dasar sebagai wujud representasi nyata kehadiran institusi negara di tingkat akar rumput. Ia membeberkan bahwa tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah tidak ditentukan melalui retorika seremonial melainkan dibuktikan secara faktual melalui kualitas pelayanan administratif pada fasilitas publik primer seperti pusat kesehatan masyarakat dan sentra pencatatan sipil. (RED)
