Bandung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong optimalisasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua melalui implementasi pendekatan geokultural serta pelibatan multiaktor secara komprehensif. Arahan strategis tersebut disampaikan saat ia memberikan pemaparan pada Seminar Nasional Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Kota Bandung pada Selasa (3/11/2026).
Ribka memaparkan bahwa keragaman karakteristik sosial budaya serta spesifikasi geografis Papua menuntut pola pembangunan khusus yang tidak dapat diseragamkan dengan wilayah administratif lainnya. Ia menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari aparatur pemerintah daerah institusi keamanan hingga tokoh adat untuk membangun sinergi kodeterminatif guna merumuskan kebijakan afirmatif yang relevan dengan kebutuhan faktual masyarakat setempat.
Lebih lanjut Ribka mendesak pemerintah daerah untuk memaksimalkan kewenangan tata kelola otonomi khusus secara akuntabel demi meminimalisasi hambatan ego sektoral antarinstansi. Ia menegaskan bahwa konsistensi antara tahap perencanaan dan eksekusi program di lapangan mutlak dieksekusi agar instrumen kebijakan negara dapat secara nyata mewujudkan tata kehidupan masyarakat Papua yang damai dan bermartabat. (RED)
