Jakarta, restorasihukum.com– Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengakselerasi penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Langkah strategis tersebut dieksekusi melalui penguatan sinergi lintas sektoral guna memastikan rincian realisasi program pembangunan nasional tersampaikan secara komprehensif hingga ke tingkat akar rumput wilayah.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan memaparkan bahwa pelibatan aparatur daerah memiliki urgensi tinggi mengingat implementasi kebijakan bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja yang terselenggara secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta Rabu (11/11/2026).
Guna merespons defisit literasi publik terkait hasil pembangunan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.10/8834/SJ sebagai landasan yuridis bagi pemerintah daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan setiap kepala daerah untuk memobilisasi Dinas Komunikasi dan Informatika beserta unit kehumasan terkait agar merancang publikasi strategis melalui ragam platform media sosial kanal resmi hingga fasilitas videotron publik.
Lebih lanjut Benni mendorong para pemangku kebijakan daerah untuk merumuskan materi komunikasi spesifik sesuai karakteristik demografi setempat menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ia mencontohkan optimalisasi diseminasi informasi sektor kesehatan wajib mencakup detail presisi mengenai titik lokasi fasilitas rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat yang telah tuntas dibangun.
Sebagai mekanisme pengawasan Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan rapat koordinasi berkala dengan fokus awal menyasar sektor pendidikan dan kesehatan hingga penghujung Desember 2026. Otoritas pusat tersebut mewajibkan setiap entitas daerah menyetorkan dokumen pelaporan komprehensif maksimal tujuh hari pascapertemuan guna mengukur efektivitas publikasi capaian pembangunan di masing-masing teritorial. Agenda koordinasi perdana ini turut dihadiri jajaran petinggi Badan Komunikasi Pemerintah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan. (RED)
