Eko Apriana, SH selaku Kuasa Hukum H. Tahir mengatakan, bahwa pembelian atas sebidang tanah dengan Luas 2730 m2 tersebut di bagi menjadi dua, yakni 600 m2 dibeli oleh Hariyono, sedangkan sisanya seluas 1.800 m2 dibeli oleh Developer PT Araya Bumi Megah serta Galuh Eva selaku notaris berlaku sebagai pembeli yang tidak beretikat baik,itu dikarenakan sampai saat ini H.Tohir tidak pernah menerima uang pembayarannya dari tanah yang seluas 1.800 m2. Menurut dia,Galuh Eva,Suhariyono serta Dyah Arini ada kongkalikong untuk membeli tanah tersebut dari H.Tahir tanpa melibatkan Salman Faris yang dalam hal ini merupakan putra kedua H.Tahir.
“Pembelian tanah itu merupakan pembelian yang sepihak, pasalnya dalam proses jual beli itu tidak melibatkan salah satu dari anaknya H. Tahir yakni Salman Faris,disamping itu,saat dilakukan transaksi,kondisi H.Tahir sedang cacat pendengarannya,”terangnya kepada Restorasi Hukum Nasional saat ditemui di Pengadilan Negeri Kota malang,Rabu (9/10).
Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelumnya transaksi pembelian itu dengan memanfaatkan kondisi H. Tahir yang kurang cakap hukum pada waktu itu dan mengesampingkan Salman Faris selaku ahli waris dan merupakan anak kedua dari H. Tahir, dihadapan Notaris Galuh Eva, Suhariyono dan Dyah Arini anak pertama dari H. Tahir melakukan transaksi atas sebidang tanah yang dijual dengan harga sangat murah kepada Suhariyono dengan harga Rp 850 juta,padahal tanah itu berada di kawasan perumahan ellit.
“Harga tanah yang dijual tak sesuai denga NJOP, seharusnya harga permeter Rp 10 juta, namun oleh Dyah Arini dijual kepada ke dua belah pihak yakni Haryono dan PT Araya hanya senilai 1.5 juta permeternya, saat transaksi di hadapan Galu Eva,Suhariyono menyerahkan uang DP sebesar Rp 250 juta dan diterima Dyah Arini,” paparnya.
Masih menurut Eko Apriana, pembelian itu sudah Cacat Hukum, segala akibat yang ditimbulkan tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum,karena saat itu H.Tahir hanya disuruh tanda tangan,namun dia tidak dikasih tau maksud dan tujuannya.
Secara terpisah,Suharyono saat dikonfirmasi RHN, dia mengelak jika pembelian itu dikatakan cacat hukum , Ia merasa pembelian itu sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan.
“Semua sudah sesuai prosedur, bahkan kwitansinya pun ada, yang sudah di tanda tangani oleh pemilik tanah. Semua sudah lengkap. Semua gugatan itu sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum saya, biarkan mereka yang mengurusi,” kata pria yang menjabat Kepala BP2T tersebut.(RK)
