Jakarta, restorasihukum.com – Profesi hakim kerap disebut sebagai silent corps pekerjaan yang sepi namun sarat tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas, para hakim sering berpindah tempat karena promosi maupun mutasi, sehingga harus berjauhan dari keluarga dan hidup di perantauan. Tidak sedikit hakim yang tinggal di rumah dinas, namun sebagian lainnya harus menempati kos atau hunian sementara.
Belakangan ini, sejumlah kabar duka datang dari kalangan hakim yang wafat saat bertugas. Kondisi tersebut ikut menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA), yang terus meningkatkan fasilitas jaminan kesehatan bagi hakim. Peningkatan itu mencakup biaya premi, jenis layanan kesehatan, serta fasilitas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah MA, beserta kebijakan teknis pendukung lainnya.
Sebagai profesi yang membutuhkan fokus tinggi, para hakim kerap menjalani sidang hingga larut malam, mengerjakan administrasi tambahan, bahkan terkadang mengabaikan kebutuhan dasar seperti makan dan istirahat. Kondisi ini menuntut perhatian lebih terhadap kesehatan fisik maupun mental.
MA menekankan pentingnya dukungan antarsesama hakim untuk mencegah kondisi kesehatan memburuk, terutama bagi mereka yang bertugas jauh dari keluarga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Pertama, mengamati kondisi rekan hakim. Bila mengetahui rekan memiliki riwayat penyakit atau menunjukkan tanda-tanda tidak sehat saat menjalankan tugas, segera sarankan untuk beristirahat dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
Kedua, tidak ragu melaporkan kondisi kesehatan. Hakim yang sedang mengalami gangguan kesehatan diimbau untuk membuka diri kepada rekan maupun pegawai lain, agar penanganan cepat dapat dilakukan.
Ketiga, Memantau rekan yang tidak masuk kerja. Bila ada hakim tidak hadir, perlu dipastikan alasannya. Jika sakit, rekan sejawat dianjurkan membantu memantau kondisinya dan mendampingi ke dokter bila diperlukan.
Mahkamah Agung melalui Pengurus Pusat IKAHI juga telah mengeluarkan Surat Nomor 112/SE/PP.IKAHI/IX/2025 tentang Himbauan Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi Hakim. Program MCU tersebut telah difasilitasi melalui kerja sama IKAHI dengan Kimia Farma.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan para hakim agar tetap mampu menjalankan tugas dengan optimal dan berintegritas.(Red)
